Destry Ungkap Rencana Kebijakan Devisa di DPR, Singgung Underinvoicing

Jakarta, CNBC Indonesia-Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyampaikan rencana kebijakan lampau lintas devisa (LLD) dalam uji kepatutan dan kepantasan alias fit and proper test dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Rabu (26/8/2026)

"Kebijakan LLD bakal menjadi perhatian serius kami sesuai mandat BI berasas UU dengan beragam tantangan. Kami ke depan bakal melakukan refocusing dan revitalisasi kebijakan LLD , khususnya mengenai pengawasan," jelasnya.

Adapun tantangan nan dimaksud, antara lain fragmentasi sumber info dan tantangan kualitas data, prasarana info LLD perlu diperkuat dan potensi under invoicing dan transfer pricing.

"Hal ini sangat krusial mengingat potensi under invoicing nan cukup besar tapi kami tidak bisa sendirian lantaran LLD melibatkan banyak pihak," ujar Destry.

Maka dari itu diperlukan sinergi dan koordinasi atas penerapan kebijakan LLD antara K/L dan pemangku kepentingan terkait. Di antaranya adalah DSI, eksportir, perbankan untuk penguatan tata kelola dan pengawasan lintas otoritas.

Langkah berikutnya adalah percepatan transformasi perolehan dan pemanfaatan info LLD, ialah standarisasi metadata secara end to end, perolehan info nan lebih timely dan komprehensif dan penguatan integrasi lintas sumber info LLD.

Selanjutnya, kata Destry menguatkan pengawasan menggunakan suptech untuk menitoring LLD secara cepat, tepat waktu dan tepat guna.

(mij/mij) [Gambas:Video CNBC]