Dewan Pertahanan Cek Kesiapan Perbatasan Hingga Proyek Pangan Nasional di Papua Selatan

Ilustrasi(Dok Istimewa)

Dewan Pertahanan Nasional (DPN) Republik Indonesia menerjunkan tim untuk memetakan langsung kondisi strategis dan keamanan di wilayah terdepan area timur Indonesia, khususnya Provinsi Papua Selatan. Peninjauan nan berjalan pada 27 hingga 29 Juli 2026 tersebut dipimpin langsung oleh Deputi Bidang Geostrategi DPN RI, Mayjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, guna mengumpulkan info lapangan sebagai bahan penyusunan rekomendasi kebijakan pertahanan nasional.

Fokus pemetaan mencakup pengamanan wilayah perbatasan RI–Papua Nugini, percepatan pembangunan daerah, serta kesiapan Proyek Strategis Nasional (PSN) nan mendukung ketahanan pangan dan energi.

"Peninjauan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran aktual mengenai kondisi keamanan wilayah perbatasan, pembangunan daerah, serta penguatan ketahanan pangan dan daya nasional. Masukan dari pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat menjadi bagian krusial dalam penyusunan rekomendasi kebijakan geostrategis," ujar  Frega dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (1/8/2026).

Selama tiga hari kunjungan kerja di Papua Selatan, rombongan DPN meninjau sejumlah pangkalan militer dan satuan pertahanan, seperti Yonif TP 802, Pangkalan TNI AU (Lanud), Satuan Radar (Satrad) 303, hingga Kodam XXIV/Mandala Trikora. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan personel, infrastruktur, serta alutsista sistem pertahanan udara dan darat dalam menjaga kedaulatan negara di garis perbatasan.

Selain satuan tempur, tim DPN juga mendatangi Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sota, pos-pos pengamanan perbatasan (Pamtas), serta objek vital nasional pengelola ketahanan pangan dan daya di Kabupaten Merauke. "Masukan dari pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat menjadi bagian krusial dalam penyusunan rekomendasi kebijakan geostrategis," tegas Frega.

Gelar Dialog Bersama Forkopimda dan Tokoh Adat

Di samping inspeksi fisik, DPN menggelar serangkaian perbincangan berbareng Gubernur Papua Selatan dan jejeran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk menyerap aspirasi wilayah mengenai tantangan pembangunan area terluar, sekaligus memperkuat koordinasi berbareng Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), tokoh adat, tokoh agama, serta tokoh pemuda setempat.

Melalui observasi dan komunikasi komprehensif ini, DPN berkomitmen merumuskan pengarahan strategis bagi pemerintah pusat guna memperkuat sistem pertahanan negara nan terintegrasi dengan kesejahteraan masyarakat perbatasan. (H-2)