Diam-Diam Pabrik Plastik Kurangi Jam Kerja, Selangkah Mau PHK Massal?

1 jam yang lalu 2

ARTICLE AD BOX

Jakarta, CNBC Indonesia - Lonjakan impor bahan baku plastik dari China terjadi pada sejumlah komoditas utama seperti polyethylene (PE), polypropylene (PP), polyvinyl chloride (PVC), hingga polyethylene terephthalate (PET). Produk impor tersebut diduga masuk dengan praktik dumping sehingga dijual jauh di bawah nilai pasar.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiyono mengungkapkan sejumlah perusahaan telah mengurangi jam operasional pabrik untuk menekan biaya produksi. Langkah itu memang belum sampai memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri hulu, tetapi aktivitas upaya pendukung mulai terdampak.

"Di industri hulu memang belum ada PHK, tetapi pengurangan jam kerja sudah mulai terjadi. nan sebelumnya menggunakan sistem shift sekarang berubah menjadi harian. Kalau kondisi ini terus berjalan tentu bisa berujung pada PHK. Sementara tenaga kerja tidak langsung seperti bongkar muat, logistik, dan perusahaan pendukung lainnya sudah mulai mengalami pengurangan aktivitas," ujarnya kepada CNBC Indonesia, Rabu (8/7/2026).

Tekanan terhadap industri dinilai tidak hanya berasal dari membanjirnya produk impor, tetapi juga kenaikan nilai gas nan menjadi salah satu komponen biaya produksi utama. Kondisi tersebut membikin pelaku industri kudu mempertimbangkan langkah efisiensi agar operasional tetap melangkah di tengah daya saing nan terus tergerus.

"Potensi (PHK) ada tapi tetap jauh. Kalau sekarang paling mereka bakal turunkan utilisasi dulu. nan tadinya jika di industri hilir kemarin tetap antara 60 sampai 65% utilisasi. Ini mereka paling-paling kelak bakal turunkan di bawah 60. Artinya jika di bawah 60 mereka bakal melakukan efisiensi pengurangan jam kerja dulu. Nanti setelah itu nggak tahan baru kelak pengurangan tenaga kerja alias dirumahkan dulu. Tapi itu jangka panjang lah ya. Mudah-mudahan itu jangan sampai terjadi," kata Fajar.

Pelaku industri tetap berupaya menahan langkah efisiensi agar tidak berujung pada pengurangan tenaga kerja. Namun, upaya memperkuat semakin sempit andaikan biaya daya terus meningkat, terutama setelah nilai gas nan diterima industri melonjak jauh di atas skema HGBT nan selama ini menjadi penopang daya saing sektor manufaktur

"Tapi jika nilai gasnya tetap mau dikasih 20 US Dollar, ya sudah dekat ke situ (PHK). Tadinya kita antisipasi tetap jauh untuk merumahkan karyawan, jika ini tetap dilakukan di bulan depan dengan nilai baru di atas 15 US Dollar, ya ini sudah dekat," kata Fajar.

Selama tetap memperoleh akomodasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), industri bisa menjaga daya saing di tengah gempuran produk impor. Namun kondisi itu berubah setelah pasokan HGBT dibatasi dan pelaku upaya kudu menerima penawaran gas dengan nilai nan jauh lebih tinggi.

"Dengan HGBT itu kita sebenarnya sangat terbantu lantaran kita bisa bisa bersaing dengan barang-barang impor, di mana utilisasi kita setinggi mungkin dengan nilai gas nan murah, 7 US Dollar itu. Tapi sekarang dengan adanya pembatasan penggunaan HGBT, rupanya penawarannya rata-rata di atas 15 apalagi 20 US Dollar," ujarnya.

Kenaikan nilai gas tersebut diperkirakan langsung membebani ongkos produksi dan mempersempit ruang industri dalam bersaing, terutama dengan produsen dari negara-negara ASEAN maupun China nan tetap menikmati biaya daya lebih rendah. Situasi ini dikhawatirkan membikin produk dalam negeri semakin susah bersaing, baik di pasar domestik maupun ekspor.

"Rata-rata pengaruhnya bisa sampai 1 sampai 10 US Dollar per metrik ton biaya ke nilai jual kita, tergantung industrinya, tapi rata-rata antara 1 sampai 10 US Dollar per metrik ton terhadap penambahan nilai jual produk kita. Ini tentunya bakal mengurangi daya saing di saat nilai bahan baku sangat fluktuatif. Kemudian jika dibandingkan dengan negara ASEAN, kita juga relatif kalah lantaran mereka menggunakan nilai gas rata-rata tetap di bawah 9 US Dollar. Sehingga kita dengan ASEAN saja bakal ada selisih kira-kira antara 2 sampai 10 US Dollar. Belum lagi dengan China," pungkas Fajar.

(dce)

Add