DPR Minta Kementerian Perkuat Koordinasi Lintas Sektor Atasi Karhutla di Kalimantan

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Hanan A. Razak(Dok istimewa)

WAKIL Ketua Komisi IV DPR RI, Hanan A. Razak meminta pemerintah memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menghadapi ancaman kebakaran rimba dan lahan (karhutla), khususnya di sejumlah wilayah Kalimantan nan memasuki periode rawan kebakaran pada musim tandus 2026. Hanan menilai penanganan karhutla tidak dapat dilakukan secara sektoral. 

"Kolaborasi dengan masyarakat Kelompok Tani Hutan (KTH), Brigade Manggala Agni, dan perusahaan-perusahaan yaang punya Alat Pemadam Api Ringan (APAR) perlu dikoordinasikan dan diikutsertakan dalam atasi Karhutla", ujar Hanan dikutip dari siaran pers nan diterima, Kamis (20/8).

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan seluruh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta abdi negara mengenai mempunyai langkah nan terintegrasi, mulai dari pencegahan hingga penanganan ketika kebakaran terjadi. Hanan juga meminta pemerintah memperkuat peran koordinasi dalam menghadapi akibat El Nino nan berpotensi meningkatkan kekeringan dan akibat karhutla. 

"Data mengenai wilayah rawan, kesiapan sumber air, hingga potensi akibat kebakaran perlu dihimpun secara terpadu agar respons pemerintah lebih sigap dan tepat sasaran,” sebut Hanan.

Dorongan tersebut menjadi krusial mengingat sejumlah wilayah Kalimantan telah terjadi kebakaran nan dapat meluas jika tidak segera diatasi dalam unit kerja nan terkoordinasi dengan baik.

Tercatat info terbaru Pada Rabu (19/8), Kondisi udara di Kota Palangka Raya memburuk drastis, apalagi indeks kualitas udara alias Air Quality Index (AQI) terpantau mencapai 487 dan masuk kategori berbahaya. Pekatnya asap juga berakibat langsung terhadap jarak pandang. Visibilitas di sejumlah wilayah dilaporkan hanya sekitar 1,4 kilometer.

Situasi tersebut tak lepas dari tingginya aktivitas kebakaran rimba dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah. Data nan sama mencatat sebanyak 1.795 titik panas terdeteksi di wilayah Kalteng.

"Kami meminta meminta agar kementerian Kehutanan segara turun tangan dan melakukan kordinasi lintas sektor, dan menrjunkan personil guna mencegah kebakaran rimba nan lebih luas,” tegas Hanan. 

Hanan mengingatkan bahwa kesiapsiagaan lintas sektor diperlukan untuk menghadapi potensi akibat El Nino, termasuk kekeringan dan meningkatnya akibat kebakaran rimba dan lahan. Hanan meminta pemerintah melakukan penemuan awal dan respons sigap andaikan ditemukan titik api baru dari kawasan-kawasan rentan kebakaran.

Hanan berambisi koordinasi antarkementerian dan lembaga tidak berakhir pada rapat alias pembentukan posko, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata di lapangan. Penguatan pencegahan, kesiapan personel dan peralatan, pengelolaan lahan gambut, pemantauan hotspot, serta respons sigap dinilai menjadi kunci agar karhutla tidak berkembang menjadi musibah nan lebih luas.

Dengan potensi tandus nan lebih kering dan ancaman El Nino, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, abdi negara keamanan, bumi upaya dan masyarakat menjadi semakin krusial untuk menekan akibat karhutla di Kalimantan. (E-4)