DPRD DKI Berupaya Tutup Kebocoran PAD akibat Parkir Liar

ilustrasi(Antara)

Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta menyoroti tajam potensi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran. Penertiban ahli parkir (jukir) liar dinilai bukan solusi jangka panjang jika sistem pengelolaan di lapangan tetap menyisakan celah kebocoran nan lebar.

Ketua Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Jupiter, menegaskan bahwa persoalan parkir di Ibu Kota kudu dibenahi secara komprehensif. Hal ini mencakup legalitas pengelola, standarisasi pungutan kepada masyarakat, aspek pengawasan, keamanan kendaraan, hingga transparansi kontribusi terhadap PAD.

“Kalau pendekatannya hanya operasi penertiban, persoalan ini tidak bakal pernah selesai. Hari ini ditertibkan, besok bisa muncul lagi dengan modus nan berbeda,” ujar Jupiter saat dihubungi Media Indonesia, Rabu (19/8).

Transformasi ke Sistem Pencegahan

Jupiter menjelaskan bahwa Pansus saat ini tengah mendorong perubahan paradigma, dari nan sebelumnya konsentrasi pada penindakan menjadi sistem pencegahan. Ia menekankan pentingnya kejelasan di setiap titik parkir, mulai dari status legalitas, tarif nan berlaku, operator nan bertanggung jawab, hingga sistem transaksi nan dapat ditelusuri alirannya.

“Prinsip saya sederhana, jangan hanya menangkap kebocoran setelah terjadi, tetapi kita kudu menutup pintu kebocorannya,” tegasnya.

Sebagai langkah awal, Pansus mengusulkan pembangunan database parkir Jakarta nan terintegrasi. Sistem ini nantinya kudu mencatat secara perincian info lokasi, identitas pengelola, status izin, kapabilitas lahan, tarif, hingga riwayat transaksi harian secara real-time.

Digitalisasi dan Pengawasan Lintas Instansi

Selain database, digitalisasi transaksi menjadi poin krusial nan didorong oleh Pansus untuk meminimalisasi penggunaan duit tunai (cashless). Dengan sistem digital, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat memantau jumlah kendaraan dan potensi penerimaan di setiap letak secara jeli melalui jejak audit nan jelas.

Fokus Integrasi Data: Pansus mendorong penguatan pengawasan lintas lembaga dengan menyatukan info dari PTSP, Dinas Perhubungan, BPAD/JAMC, hingga pajak wilayah nan didukung oleh pengawasan CCTV di lapangan.

“Jangan sampai satu lembaga mengatakan sebuah letak legal, sementara lembaga lain tidak mempunyai datanya,” tambah Jupiter.

Meski mendorong sistem baru, Jupiter memastikan penertiban terhadap operator parkir ilegal tetap kudu dilakukan secara konsisten. Namun, dia menggarisbawahi bahwa keberhasilan Pansus tidak boleh hanya diukur dari jumlah jukir liar nan ditangkap.

“Target kami bukan sekadar menghilangkan jukir liar. Target akhirnya adalah menciptakan ekosistem perparkiran Jakarta nan legal, tertib, aman, transparan, digital, dan memberikan kontribusi maksimal kepada PAD,” pungkasnya. (E-3)