Duit Negara Dicuri Selama 23 Tahun, Sampai Rp35.000 T

3 jam yang lalu 2

ARTICLE AD BOX

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Irak mengungkap nomor mengejutkan mengenai dugaan korupsi nan terjadi sejak 2003 di negaranya. Seorang pejabat senior menyebut lebih dari US$2 triliun (Rp 35.920 triliun) biaya publik diduga telah dicuri dalam kurun lebih dari dua dasawarsa terakhir.

Pernyataan tersebut disampaikan penasihat norma Perdana Menteri (PM) Irak, Munir Haddad, dalam wawancara dengan televisi pemerintah Irak. Ia menggambarkan skala korupsi dan kekayaan terlarangan di negara itu sebagai sesuatu nan "di luar nalar".

Hingga kini, menurut Haddad, penyelidikan terhadap para tersangka korupsi tetap terus berjalan sehingga jumlah pasti pelaku belum dapat dipastikan. Aparat keamanan disebut tetap melakukan penyergapan dan penangkapan nyaris setiap hari sebagai bagian dari operasi pemberantasan korupsi.

Ia menjelaskan bahwa pengakuan sejumlah tersangka telah membantu abdi negara mengidentifikasi jaringan korupsi nan lebih luas. Beberapa tersangka apalagi dilaporkan berupaya melarikan diri ke luar wilayah pemerintah pusat, termasuk ke area Kurdistan, sebelum akhirnya sebagian sukses ditangkap.

Daftar tersangka, menurut Haddad, mencakup pejabat tinggi aktif maupun mantan pejabat pemerintah, termasuk personil parlemen. Kasus nan diusut tidak hanya berangkaian dengan penggelapan biaya negara, tetapi juga kepemilikan kekayaan nan tidak dapat dijelaskan asal-usulnya.

Berdasarkan norma Irak, kasus semacam itu dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang. Haddad juga mengungkapkan temuan aset nan dimiliki sejumlah pejabat sangat mencengangkan.

Dalam salah satu kasus, istri seorang tersangka membeli properti senilai US$5 juta. Sementara sejumlah pejabat lainnya diketahui mempunyai lebih dari 50 properti nan terdaftar atas nama pribadi maupun personil keluarganya.

Pemerintah Irak menegaskan bahwa proses persidangan terhadap para terdakwa korupsi bakal dilakukan secara terbuka. Langkah ini menjadi bagian dari kampanye pemberantasan korupsi nan tengah digencarkan pemerintahan Perdana Menteri Ali Al-Zaidi sejak mulai menjabat beberapa waktu lalu.

Tahun 2023 sebenarnya adalah awal mula invasi AS ke Irak. Kala itu pemerintah Presiden George W Bush sukses menggulingkan pemerintahan Presiden Saddam Hussein.

(sef/sef)

Add