42 menit yang lalu
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengapresiasi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2026 nan memberikan perhatian unik terhadap pengembangan ekonomi hijau, ekonomi karbon, serta penguatan perdagangan karbon melalui Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) dan bursa nilai ekonomi karbon.
Seperti diketahui dalam sidang nan berjalan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (14/8/2026), Prabowo menegaskan bahwa pemerintah terus menggerakkan ekonomi hijau melalui pembangunan ekosistem nilai ekonomi karbon.
"Kita juga menggerakkan ekonomi hijau. Sistem Registri Unit Karbon dan bursa nilai ekonomi karbon telah kita dirikan dan telah melangkah dengan mengangkat standar karbon dunia," kata Prabowo.
Eddy menilai pernyataan Presiden tersebut merupakan komitmen politik nan kuat bahwa ekonomi karbon kudu ditempatkan sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi nasional, bukan lagi semata-mata sebagai instrumen untuk mencapai sasaran penurunan emisi.
"Saya sangat mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo terhadap ekonomi karbon. Ini sejalan dengan apa nan selama ini saya sorong bahwa ekonomi karbon kudu kita jadikan salah satu pilar ekonomi baru Indonesia. Dekarbonisasi kudu dilihat dalam langkah pandang luas sebagai rumor lingkungan sekaligus kesempatan untuk menciptakan investasi, penerimaan negara, lapangan kerja dan sumber pertumbuhan ekonomi baru," ujar Eddy seperti dikutip siaran pers.
Dalam konteks tersebut, Doktor Ilmu Politik UI ini menyebut kehadiran SRUK merupakan langkah nan sangat strategis. Sistem tersebut diperlukan untuk memastikan setiap unit karbon nan diperdagangkan mempunyai pencatatan, verifikasi, dan keterlacakan nan jelas sehingga membangun kepercayaan pasar.
"SRUK adalah fondasi kepercayaan terhadap pasar karbon Indonesia. Kalau kita mau menarik investasi dan menjadikan karbon sebagai komoditas ekonomi nan kredibel, maka integritas data, transparansi, keterlacakan, dan standar internasional kudu menjadi prinsip utama," tegasnya.
Eddy menambahkan, penguatan SRUK kudu melangkah beriringan dengan kepastian regulasi, kesiapan proyek karbon, serta koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Menurutnya, banyak proyek karbon telah berada dalam tahap persiapan teknis, finansial, dan kelembagaan sehingga Indonesia kudu memastikan proyek-proyek tersebut mempunyai jalur nan jelas menuju monetisasi karbon dan integrasi ke dalam sistem nasional.
Eddy nan juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP PAN ini menjelaskan, Indonesia mempunyai modal nan sangat besar untuk membangun ekonomi karbon. Kekayaan hutan, lahan gambut, mangrove, potensi daya terbarukan, pengelolaan sampah, hingga teknologi seperti Carbon Capture and Storage (CCS) dapat menjadi bagian dari ekosistem ekonomi rendah karbon.
"Pesan Presiden Prabowo hari ini kudu kita tindak lanjuti dengan kerja konkret. Dengan potensi karbon nan besar maka nilai ekonominya kudu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kita kudu membangun pasar karbon nan kredibel, kompetitif dan memberikan faedah ekonomi bagi Indonesia," katanya.
(miq/miq)
[Gambas:Video CNBC]
English (US) · 
Indonesian (ID) ·