Era Perdagangan Bebas, Purbaya Ungkap PR Besar Pemerintah

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan perlunya mengkaji industri nan tetap mempunyai potensi dari akibat perjanjian perdagangan bebas alias Free Trade Agreement (FTA). Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya memandang akibat negatif perdagangan bebas, tetapi kudu menentukan industri mana nan tetap mempunyai kesempatan untuk diselamatkan dan dikembangkan.

Menkeu meminta pemerintah melakukan kajian mendalam terhadap sektor industri nan terdampak perdagangan bebas. Ia mau pemerintah mempunyai strategi nan jelas, terutama terhadap industri nan tetap mempunyai potensi pertumbuhan.

Hal ini disampaikan Menkeu saat menjadi keynote speaker pada aktivitas Free Trade Agreements on Indonesia Industrialization and Economic Performance di Aula Juanda Lantai Mezzanine Kementerian Keuangan pada Kamis (20/8/2026).

"Analisis nan tetap bisa diselamatkan, untuk dua pilihan terakhir langkah kita apa, Kemenkeu bisa apa, itu nan saya butuhkan," ujarnya.

Menkeu menambahkan bahwa mulai September mendatang, pendekatan Kementerian Keuangan bakal diarahkan untuk menggali beragam potensi ekonomi, termasuk kesempatan nan muncul dari perjanjian perdagangan bebas.

"Jadi bulan September ke depan kita ubah approach Kemenkeu dari potensi ekonomi termasuk free trade agar pertumbuhan ekonomi bisa melaju kencang minimal di 6 persen di akhir 2026," ucapnya.

Menurut Purbaya, Indonesia sebenarnya sudah mempunyai pengalaman dalam mempelajari akibat liberalisasi perdagangan. Saat beragam skema perdagangan bebas mulai berkembang, pemerintah semestinya dapat memetakan sektor industri nan berpotensi melemah ketika pasar dibuka.

Dirinya menilai setidaknya terdapat tiga pilihan terhadap industri nan terdampak. Pertama, membiarkan industri tersebut mati. Kedua, membiarkannya memperkuat secara perlahan tanpa intervensi besar. Ketiga, memberikan perlindungan dan support agar industri tersebut kembali tumbuh.

Oleh lantaran itu, Menkeu mau pemerintah melakukan pemetaan berasas akibat nyata terhadap masing-masing industri. Industri nan betul-betul tidak mempunyai prospek perlu diidentifikasi, sementara sektor nan tetap bisa diselamatkan kudu mendapatkan strategi nan tepat.

Menkeu juga menekankan adanya kategori keempat, ialah industri baru nan saat ini belum menjadi kekuatan utama Indonesia tetapi mempunyai prospek pertumbuhan tinggi. Salah satu contoh nan dia soroti adalah info center. Menurutnya, Indonesia mempunyai kesempatan besar untuk menarik investasi pusat data, tetapi pemerintah kudu memastikan kesiapan daya untuk mendukung perkembangan industri tersebut.

Selain itu, Menkeu juga memandang kesempatan dari kerja sama perdagangan Indonesia dengan Eropa, khususnya mengenai produk nan menggunakan daya baru terbarukan. Menurutnya, akomodasi perdagangan tersebut dapat menjadi kesempatan bagi industri Indonesia untuk meningkatkan daya saing ekspor.

Menkeu mencontohkan sektor tekstil dan dasar kaki nan berpotensi mendapatkan untung dari penggunaan daya terbarukan dalam proses produksinya. Purbaya apalagi membuka kemungkinan memperkuat investasi daya panas bumi melalui PT Geo Dipa Energi untuk mendukung area industri.

"Saya kan punya Geo Dipa, saya bisa drill lebih banyak geotermal, saya invest di situ untuk memberi daya ke suatu pusat industri tekstil alias industri tekstil nan sudah ada, sehingga dia bisa ekspor ke Eropa dengan lebih kompetitif," jelasnya.

Menkeu menyampaikan bahwa pendekatan tersebut menggambarkan pemerintah tidak boleh berakhir pada konklusi bahwa akibat perdagangan bebas tetap belum jelas. Sebaliknya, pemerintah kudu menemukan sektor mana nan mempunyai kesempatan untuk berkembang dan kemudian menentukan intervensi nan diperlukan.

Purbaya memandang bahwa tantangan perdagangan bebas bukan semata-mata persoalan ancaman bagi industri dalam negeri. Justru, FTA kudu dimanfaatkan untuk mengidentifikasi kesempatan baru, meningkatkan daya saing industri, memperkuat energi, menarik investasi, serta mendorong ekspor berbobot tambah.

(fab/fab) [Gambas:Video CNBC]