Fakta-fakta Administrasi Gaza Baru Usai Pemerintahan Hamas Bubar

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Hamas resmi mengumumkan pembubaran pemerintahannya di Jalur Gaza setelah nyaris dua dasawarsa berkuasa. Kewenangan pemerintahan sipil selanjutnya bakal diserahkan kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG).

NCAG merupakan sebuah badan transisi nan dipimpin teknokrat Palestina dan dibentuk sebagai bagian dari rencana perdamaian nan didukung Amerika Serikat (AS) serta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Direktur Jenderal Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail al-Thawabta, mengatakan seluruh jejeran pemerintahan Hamas bakal mengakhiri masa tugasnya, sementara pegawai teknis dan ahli tetap dipertahankan agar jasa publik tidak terganggu.

"Semua tenaga kerja nan bekerja di bagian penyediaan jasa adalah pegawai negeri dan sepenuhnya siap bekerja di bawah Komite Nasional untuk Administrasi Gaza," ujarnya usai konvensi pers di Rumah Sakit Al-Aqsa, Deir el-Balah, dikutip Al Jazeera, Kamis (9/7/2026).

Langkah tersebut disebut Hamas sebagai bagian dari penerapan kesepakatan gencatan senjata. Juru bicara Hamas, Hazem Qassem, menyebut pembubaran pemerintahan sebagai "langkah maju nan positif" untuk mendukung proses transisi menuju pemerintahan baru di Gaza.

Apa Itu NCAG?

NCAG dibentuk pada Januari 2026 berasas Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803 sebagai bagian dari rencana perdamaian 20 poin nan didukung AS untuk mengakhiri perang di Gaza. Lembaga ini dipimpin teknokrat Palestina, termasuk Pelaksana Tugas Komisioner Ali Abdel Hamid Shaath, dan dirancang sebagai pemerintahan transisi nan berkarakter netral.

Meski telah dibentuk, personil NCAG hingga sekarang belum diizinkan Israel memasuki Jalur Gaza sehingga operasional sementara dilakukan dari Kairo, Mesir. Al-Thawabta mendesak seluruh pihak mempercepat proses tersebut.

"Kami menyerukan agar NCAG segera dapat memasuki Gaza dan menjalankan tanggung jawab nasional serta administratifnya demi memperkuat ketahanan rakyat Palestina dan membantu pemulihan mereka," katanya.

Tugas Administrasi Gaza nan Baru

Berbeda dengan pemerintahan Hamas sebelumnya, NCAG difokuskan pada pengelolaan urusan sipil. Badan ini bertanggung jawab memulihkan jasa kesehatan, pendidikan, pasokan air, hingga manajemen pemerintahan sehari-hari.

Selain itu, NCAG juga bakal mengawasi aspek keamanan internal melalui pembentukan satu kesatuan kepolisian terpadu nan bekerja menjaga norma dan ketertiban. Lembaga tersebut melapor kepada Komisioner Tinggi di Dewan Perdamaian Presiden Donald Trump serta Dewan Keamanan PBB, sebelum nantinya kekuasaan diperkirakan beranjak kepada Otoritas Palestina pada 2027.

Shaath menyatakan NCAG siap mengambil alih pemerintahan begitu seluruh persyaratan dasar dipenuhi. Ia menegaskan pemerintahan baru memerlukan satu otoritas pemerintahan, satu kerangka norma nan jelas, dan abdi negara keamanan terpadu nan bertanggung jawab kepada otoritas tersebut.

"Kami sepenuhnya siap memikul tanggung jawab nasional segera setelah kondisi nan diperlukan terpenuhi," ujarnya.

Apakah Hamas Melucuti Senjata?

Meski menyerahkan pemerintahan sipil, Hamas tidak secara definitif menyatakan bakal melucuti senjata. Kelompok tersebut hanya menyebut kesiapan menyerahkan tanggung jawab keamanan sebagai bagian dari proses transisi.

Hal ini memicu penolakan dari Israel. Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menyebut langkah Hamas hanya sebagai "tipuan". Menurutnya, Hamas berupaya meniru model Hizbullah di Lebanon, ialah membiarkan pemerintahan sipil mengelola jasa publik sementara golongan tersebut tetap menjadi kekuatan militer utama.

"Israel tetap bersikeras pada penerapan penuh rencana Trump dengan prinsip utama pelucutan senjata Hamas dan seluruh organisasi teroris serta demiliterisasi total Jalur Gaza," kata Saar.

Mengapa Hamas Membubarkan Pemerintahannya?

Sejumlah analis menilai keputusan tersebut merupakan upaya Hamas menunjukkan kepada pemerintahan Presiden AS Donald Trump bahwa mereka bersedia melepaskan kendali pemerintahan, sehingga halangan proses perdamaian tidak lagi dapat dibebankan kepada Hamas.

Analis politik dari European Council on Foreign Relations, Muhammad Shehada, menilai langkah ini juga dimaksudkan untuk membantah tuduhan Israel bahwa Hamas tetap mau mempertahankan kekuasaan penuh di Gaza. Menurutnya, Hamas berambisi pemerintahan Trump memandang pembubaran pemerintahan sebagai bukti komitmen terhadap proses perdamaian.

Proses Perdamaian Masih Tersendat

Meski pemerintahan Hamas dibubarkan, situasi di Gaza belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Negosiasi menuju fase kedua gencatan senjata tetap tersendat oleh perbedaan sikap mengenai pelucutan senjata Hamas, masuknya support kemanusiaan, penarikan pasukan Israel, serta rencana rekonstruksi Gaza.

Serangan Israel juga terus bersambung setelah pengumuman tersebut. Hingga kini, sedikitnya 73.098 penduduk Palestina dilaporkan tewas sejak perang dimulai pada Oktober 2023. Sejak gencatan senjata nan dimediasi AS disepakati pada Oktober 2025, sedikitnya 1.005 orang kembali kehilangan nyawa.

Israel juga tetap menguasai sekitar 70% wilayah Jalur Gaza, sehingga sebagian besar penduduk Palestina tetap tinggal di area nan semakin sempit dan padat.

(tfa/tfa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]