Forkoda Terus Dorong Langkah Strategis Pemekaran Daerah Jawa Barat

Saresehan Forkoda PP DOB Jabar bertema “Sokong Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat” digelar di Rooftop DPRD Jawa Barat, Rabu (19/8).(istimewa)

FORUM Koordinasi Daerah Percepatan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (Forkoda PP DOB) Jawa Barat mendorong langkah strategis dalam memperjuangkan pemekaran wilayah di Jawa Barat. Perjuangan pemekaran dinilai tidak cukup hanya mengandalkan kajian kepantasan administratif, tetapi kudu dibarengi kesiapan wilayah menuju kemandirian.

Hal itu mengemuka dalam Saresehan Forkoda PP DOB Jabar bertema “Sokong Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat” nan digelar di Rooftop DPRD Jawa Barat, Rabu (19/8).

Ketua Forkoda PP DOB Jabar, Dr. H. Rahmat Hidayat Djati, M.I.P., mengatakan, dengan luas wilayah dan jumlah masyarakat nan besar, Jawa Barat memerlukan penataan wilayah nan bisa memperkuat pemerataan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, perjuangan pembentukan wilayah otonomi baru kudu diarahkan pada tujuan nan lebih substantif, ialah menciptakan pemerintahan nan bisa memberikan pelayanan lebih dekat, efektif, dan berkeadilan.

“Tidak mungkin pembangunan dan peningkatan kesejahteraan berbasis keadilan dapat diwujudkan secara optimal jika persoalan ketimpangan wilayah tidak ditangani,” demikian pokok pandangan nan disampaikan Rahmat dalam saresehan tersebut.

Rahmat menegaskan, perjuangan pemekaran memerlukan ukuran dan sasaran nan jelas. Calon wilayah persiapan (CDOB) tidak boleh hanya mengejar status layak berasas kajian, tetapi kudu sejak awal menyiapkan fondasi kemandirian.

Ia menilai perlu ada parameter nan jelas untuk mengukur berapa lama sebuah CDOB memerlukan masa transisi sebelum betul-betul bisa berdiri sebagai wilayah otonom. Parameter tersebut, antara lain, menyangkut keahlian finansial daerah, perencanaan pembangunan, investasi, kerja sama, serta kesiapan pelayanan publik.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Forkonas PP DOB, Abdurahman Sang, S.Sos., M.Si., menilai perjuangan pemekaran kudu mulai bergeser dari sekadar mengejar status kepantasan menuju upaya mempersiapkan wilayah agar betul-betul bisa berdiri mandiri.

Menurutnya, setiap CDOB perlu mempunyai ukuran nan jelas mengenai kesempatan menjadi wilayah otonom serta berapa lama waktu nan dibutuhkan untuk mencapai kemandirian. Karena itu, diperlukan tambahan parameter nan dapat menjadi patokan dalam mengukur keahlian setiap calon daerah.

Parameter kemandirian tersebut, lanjut dia, krusial dimasukkan dalam Desain Besar Penataan Daerah maupun izin turunannya. Dengan adanya ukuran nan jelas, setiap CDOB dapat mengetahui posisi dan sasaran nan kudu dicapai sejak masa persiapan hingga memasuki tahap wilayah otonomi baru.

Pada kesempatan nan sama, Sekretaris Forkoda PP DOB Jabar, Dr. Muhammad Sufyan Abdurahman, menekankan pentingnya membangun legitimasi publik dan kesiapan digital bagi 10 CDOB Jawa Barat. Kesiapan administratif belum otomatis membikin sebuah wilayah siap secara reputasional dan digital. Karena itu, perjuangan pemekaran perlu mengubah narasi dari sekadar persoalan pembagian wilayah menjadi upaya menciptakan nilai publik, seperti memperpendek jarak pelayanan pemerintah dan mengurangi beban masyarakat.

Ia juga mendorong penguatan transparansi informasi, pelayanan digital, keterlibatan publik, serta pengelolaan reputasi. Forkoda mengusulkan CDOB Digital Readiness Index nan mencakup kehadiran digital, keterlibatan publik, transparansi informasi, kesiapan jasa digital, dan reputasi digital.

Dalam saresehan tersebut, akademisi Universitas Padjadjaran, Dr. Yogi Suprayogi  Sugandi, S.Sos., M.A., Ph.D., menjelaskan bahwa izin penataan wilayah sekarang semakin menekankan kapabilitas dan keberlanjutan daerah. Pembentukan wilayah baru juga tidak boleh mengorbankan wilayah induk, sehingga aspek fiskal, kelembagaan, pelayanan publik, dan ketahanan ekonomi kudu diperhitungkan secara menyeluruh.

Saat ini terdapat 10 CDOB Jawa Barat nan diusulkan Pemprov Jabar berasas hasil kajian Universitas Padjadjaran, ialah Indramayu Barat, Bogor Timur, Bogor Barat, Sukabumi Utara, Garut Selatan, Cianjur Selatan, Tasikmalaya Selatan, Garut Utara, Subang Utara, dan Cirebon Timur.

Forkoda berambisi perjuangan pemekaran ke depan semakin terukur, berbasis data, serta bisa menunjukkan faedah nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, pemekaran tidak sekadar melahirkan wilayah baru, melainkan menjadi instrumen untuk mendekatkan negara kepada rakyat dan memperkuat pemerataan pembangunan Jawa Barat.