FPKB: Penempatan Kementerian di Daerah Bisa Dorong Pemerataan Ekonomi

ilustrasi(BPMI Setpres)

Ketua Umum Forum Pembela Kedaulatan Bangsa (FPKB) Husen Ibrahim mendorong pemerintah mempertimbangkan penyebaran instansi kementerian teknis ke beragam provinsi di Indonesia. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat menjadi salah satu langkah untuk mendorong pemerataan ekonomi, meningkatkan aktivitas upaya di daerah, sekaligus mengurangi beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan.

"Misalnya Kantor Kemenag berada di Aceh, Kementerian Pendidikan di Jawa Tengah alias Jogja, Kementerian Pariwisata di Bali, Kementerian Pertanian di Jawa Barat dan lain-lain, sehingga Jakarta hanya menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian serta menjadi tempat instansi Menko," jelas Husen.

Menurut Husen, penyebaran instansi kementerian bakal menciptakan aktivitas ekonomi baru di daerah. Kehadiran aparatur pemerintah pusat maupun kunjungan pemerintah wilayah ke kementerian mengenai dinilai dapat menggerakkan sektor pariwisata, hotel, restoran, UMKM, transportasi, hingga membuka kesempatan lapangan kerja.

Ia memperkirakan kebutuhan anggaran untuk merealisasikan pendapat tersebut sekitar Rp300 triliun. Menurutnya, nilai tersebut relatif mini jika dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Jika perihal itu terwujud, Presiden tetap bisa berkoordinasi dengan semua kementerian, rapat kabinet dilakukan via teleconference dan terbuka agar masyarakat tahu apa nan menjadi program tiap-tiap Kementerian," papar Husen.

Husen menilai penyebaran kementerian juga dapat memberikan akibat positif bagi wilayah nan selama ini mempunyai tingkat aktivitas ekonomi relatif rendah. Ia mencontohkan wilayah Indonesia bagian timur nan tingkat kediaman hotelnya disebut tetap berada pada kisaran 30–40 persen.

"Bayangkan, nan saat ini terjadi, semua urusan kudu ke Jakarta, menghabiskan anggaran wilayah nan besar hanya untuk mendapatkan selembar surat," ujarnya.

Menurutnya, andaikan sebagian instansi kementerian ditempatkan di daerah, perputaran duit bakal lebih banyak terjadi di luar Jakarta. Kondisi tersebut pada akhirnya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan beragam sektor ekonomi sekaligus menghidupkan kembali Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) nan selama ini dinilai belum optimal.

Husen menegaskan bahwa pendapat tersebut memerlukan sinergi antarkementerian lantaran kebijakan setiap kementerian mempunyai keterkaitan dengan sektor lainnya. Selain mendorong pemerataan ekonomi, penyebaran instansi kementerian juga dinilai dapat mengurangi konsentrasi aktivitas pemerintahan di Jakarta sehingga membantu mengatasi persoalan kemacetan.

"Untuk merealisasikan buahpikiran ini, semua Kementerian kudu bersinergi, semua Kementerian pasti ada kaitannya dengan Kementerian nan lain, dan jika ini terwujud maka tidak bakal memacetkan Jakarta lagi," jelasnya.

Ia menekankan bahwa para pembantu Presiden semestinya tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga bisa membantu meringankan beban Presiden melalui keahlian nan kreatif, efektif, dan berorientasi pada hasil.

"Menjadi pembantu Presiden itu harusnya membantu meringankan tugas Presiden, bukan justru menambah beban Presiden, sekaligus kudu kreatif, bekerja keras dan jujur dalam menjalankan tugas, jangan tiap tahun minta penambahan anggaran," ucap Husen.

Ia juga menyoroti pola pengelolaan anggaran kementerian. Menurutnya, setiap kementerian nan memperoleh alokasi anggaran perlu mempunyai orientasi terhadap efisiensi dan hasil, bukan terus berjuntai pada penambahan anggaran setiap tahun. Ia mempertanyakan belum adanya menteri nan menyatakan bisa mengelola anggaran secara lebih efisien hingga menghasilkan surplus. Menurutnya, kementerian nan mengelola sektor-sektor produktif seperti pertanian dan daya semestinya dapat mencari terobosan agar anggaran nan dikelola memberikan nilai tambah bagi negara. (E-3)