Gempa NTT, Mendagri Soroti Tipisnya Anggaran Bencana Daerah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (ketiga dari kiri) datang dalam rapat koordinasi pemerintah pusat penaganan gempa berkekuatan 7,7 M di NTT(MI/Marianus)

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyoroti keterbatasan anggaran musibah di sejumlah wilayah terdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal itu disampaikan Mendagri dalam Rapat Koordinasi Tanggap Darurat Gempa Flores M7,7 di Labuan Bajo, Minggu (16/8). Ia meminta seluruh pemerintah daerah memprioritaskan langkah darurat untuk menyelamatkan korban dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

“Langkah darurat itu tujuan utamanya pasti adalah menyelamatkan kehidupan. Dan memfungsikan hal-hal nan mendasar, seperti listrik, kemudian komunikasi, BBM, logistik makanan,” kata Tito.

Selain pengamanan korban, pemerintah wilayah diminta segera memberikan santunan kepada family korban meninggal bumi serta memastikan support berupa tenda, makanan siap saji, dan kebutuhan dasar tersedia bagi masyarakat di letak pengungsian.

Mendagri turut menyoroti pemulihan jaringan listrik dan telekomunikasi. Ia mengapresiasi PLN nan bergerak sigap memulihkan jaringan listrik. Namun, kata dia, tetap terdapat sekitar 15 persen jaringan dari gardu menuju pengguna nan perlu diperbaiki. Sementara itu, dari lebih dari 400 BTS nan sebelumnya terganggu, sekitar 100 BTS tetap mengalami masalah.

Persoalan lain nan menjadi perhatian ialah keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Mendagri menyebut Flores Timur hanya mempunyai sekitar Rp10 miliar anggaran nan tersedia, Sikka Rp17 miliar, Manggarai Barat sekitar Rp68 miliar, Ngada Rp70 miliar, Nagekeo Rp76 miliar, Manggarai dan Manggarai Timur sekitar Rp114 miliar, serta Ende sekitar Rp217 miliar.

“Kalau enggak ada duit, ya kelimpungan,” ujar Tito.

Mendagri juga mengungkapkan sejumlah wilayah terdampak tetap mempunyai tingkat penyerapan anggaran nan rendah. Ia mencontohkan, Ende baru sekitar 43 persen, Flores Timur 44 persen, dan Manggarai Timur sekitar 49 persen. Kemendagri bakal menurunkan tim untuk membantu pemerintah wilayah mempercepat penyerapan anggaran.

“Kami bakal bantu daerah-daerah ini nan menyerapnya di bawah 50 persen. Ini kelak saya buat tim keuangan, ada Pak Riki kepala di situ, kelak bakal koordinasi dengan Sekretaris Daerah,” jelasnya.

Menurut Mendagri, pemerintah pusat telah memberikan tambahan anggaran kepada wilayah melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto pada 5 Agustus 2026. Tambahan tersebut antara lain Rp14 miliar untuk Ende, Rp48 miliar untuk Flores Timur, Rp34 miliar untuk Manggarai, Rp24 miliar untuk Manggarai Barat, Rp22 miliar untuk Manggarai Timur, Rp28 miliar untuk Nagekeo, Rp23 miliar untuk Ngada, dan Rp65 miliar untuk Sikka.

Namun, Tito mengingatkan agar tambahan anggaran tersebut segera dihitung dengan kebutuhan shopping wajib wilayah sehingga ruang anggaran nan tersisa dapat diarahkan untuk penanganan bencana.

Pada kesempatan itu, dia menyoroti kondisi Belanja Tidak Terduga (BTT) nan mulai menipis di sejumlah daerah. Manggarai Timur disebut hanya mempunyai sekitar Rp400 juta BTT, sedangkan Nagekeo sekitar Rp1,1 miliar.

“Untuk Belanja Tidak Terduga, mau enggak mau memang kudu di-cover semua oleh kementerian/lembaga. Baik untuk jalan dan lain-lain,” tegas Tito.

Dengan kondisi tersebut, Mendagri meminta kementerian dan lembaga pemerintah pusat memperkuat support terhadap wilayah terdampak, termasuk untuk pemulihan jalan, logistik, serta kebutuhan operasional TNI dan Polri di lapangan.

Tito juga bakal mengupayakan tambahan support anggaran dari pemerintah pusat bagi wilayah terdampak gempa NTT. Ia mencontohkan support Presiden untuk wilayah terdampak musibah di Aceh nan diberikan kepada kabupaten/kota.

“Ini jika sembilan, jika satu-satu dapat Rp5 alias Rp10 miliar kan agak lumayan,” katanya.

Ia menegaskan, seluruh sumber daya nan tersedia kudu segera digerakkan agar keterbatasan anggaran wilayah tidak menghalang penanganan korban dan pemulihan wilayah terdampak gempa NTT. (H-4)