Gubernur Bank Sentral Libya Mundur di Tengah Tekanan Ekonomi

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengunduran diri Gubernur Bank Sentral Libya (CBL) Naji Issa membuka kembali persoalan besar nan tengah dihadapi perekonomian negara tersebut. Mulai dari tekanan shopping pemerintah, subsidi energi, persediaan devisa hingga nilai tukar dinar.

Awalnya, Issa mengusulkan pengunduran diri kepada dua lembaga legislatif Libya pada 9 Agustus 2026. Dalam suratnya, dia menyatakan tidak dapat melanjutkan tugas sebagai gubernur.

Kala itu, dia tidak menjelaskan argumen pengunduran dirinya dengan argumen sensitivitas persoalan tersebut. Issa juga telah mengonfirmasi keaslian surat tersebut.

Ketua Dewan Tinggi Negara Libya, Mohamed Takala, kemudian meminta Issa tetap menjalankan tugasnya untuk sementara waktu demi menjaga stabilitas keuangan, ekonomi dan politik. Ia, tambahnya, baru bisa mundur ketika keputusan resmi mengenai pengunduran dirinya dibuat.

Sebenarnya, belum ada pernyataan resmi nan menyebut pengunduran diri Issa secara langsung disebabkan oleh persoalan tertentu dalam kebijakan ekonomi. Namun, seorang pengamat setempat Husni Bey dalam sebuah Op-Ed nan dimuat Libya Herald menilai pengunduran diri tersebut terjadi di tengah persoalan ekonomi nan semakin susah dikendalikan.

Ia menyoroti pertarungan mengenai siapa nan pada akhirnya kudu menanggung biaya penyesuaian ekonomi Libya. "Pemerintah melalui anggaran, bank sentral melalui persediaan devisa, alias masyarakat melalui pelemahan dinar dan inflasi," tulisnya dikutip Selasa (11/8/2026).

Belanja Negara Jadi Sorotan

Menurut Bey, persoalan Libya pada dasarnya bukan hanya masalah kebijakan moneter, tetapi juga persoalan fiskal. Libya memperoleh sebagian besar pendapatan negara dari minyak dan gas dalam corak kurs asing, sementara shopping pemerintah kebanyakan dilakukan dalam mata duit lokal, ialah dinar Libya.

Kondisi tersebut menempatkan Bank Sentral Libya di posisi nan sulit. Bank sentral kudu mengelola pendapatan kurs asing dari sektor daya sekaligus menyediakan dinar untuk membiayai shopping pemerintah.

Pada April 2026, pemerintah mengumumkan kesepakatan mengenai shopping publik terpadu sekitar 190 miliar dinar Libya (sekitar Rp 513 triliun). Anggaran tersebut antara lain mencakup sekitar 73 miliar dinar untuk gaji, 37 miliar dinar untuk subsidi, 40 miliar dinar untuk pembangunan, serta alokasi lainnya untuk tunjangan family dan operasional.

Namun, kesepakatan tersebut belum sepenuhnya mengakhiri perdebatan mengenai gimana shopping negara kudu dibiayai. Bey menilai persoalan tersebut memperlihatkan bentrok mendasar.

"Otoritas politik menginginkan bank sentral menyediakan pembiayaan, sementara bank sentral kudu memastikan pengeluaran pemerintah tidak berubah menjadi tekanan permanen terhadap persediaan devisa," ujarnya.

Cadangan Devisa Ikut Tertekan

Tekanan tersebut semakin krusial lantaran kebutuhan kurs asing Libya sangat besar. Menurut Bey, info Bank Sentral Libya menunjukkan penggunaan kurs asing oleh bank-bank komersial dalam lima bulan pertama 2026 mencapai sekitar US$12,9 miliar.

Besarnya kebutuhan kurs asing membikin pengelolaan nilai tukar dinar bukan sekadar persoalan menentukan nilai dolar. Kebijakan tersebut berangkaian langsung dengan gimana miliaran dolar pendapatan negara dialokasikan dan berapa besar persediaan devisa nan kudu digunakan untuk mempertahankan stabilitas mata uang.

Di sinilah dilema ekonomi Libya semakin terlihat. Bank sentral dituntut membiayai shopping publik nan tinggi, menjaga nilai dinar, menyediakan kurs asing untuk kebutuhan perdagangan, membiayai kebutuhan bahan bakar, melindungi persediaan devisa sekaligus menekan pasar kurs asing paralel.

"Seluruh sasaran tersebut susah dipertahankan secara berbarengan jika persoalan fiskal tidak ikut dibenahi," katanya.

Bukan Sekadar Pergantian Gubernur

Dalam konteks tersebut, pengunduran diri Issa dapat dibaca lebih luas sebagai gambaran tekanan terhadap model pengelolaan ekonomi Libya. Namun, krusial dicatat, surat pengunduran diri Issa sendiri tidak menyebut argumen ekonominya.

Karena itu, kaitan langsung antara keputusan tersebut dengan perselisihan shopping pemerintah alias kebijakan moneter belum dapat dipastikan. Bey beranggapan bahwa persoalan nan lebih besar adalah ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran negara.

Libya pada dasarnya menghadapi pilihan sulit. Pemerintah dapat melakukan reformasi shopping dan subsidi, menggunakan persediaan devisa untuk menutup kesenjangan, membiarkan nilai dinar menyesuaikan, alias pada akhirnya membebankan biaya tersebut kepada masyarakat melalui inflasi dan turunnya daya beli.

"Politik mungkin dapat menunda reformasi, tetapi tidak dapat membatalkan tagihan," demikian inti kajian Bey.

Libya Masih Dibayangi Perpecahan Politik

Persoalan ekonomi Libya juga tidak dapat dilepaskan dari kondisi politiknya. Negara tersebut tetap menghadapi rivalitas antara otoritas di wilayah timur dan barat.

Pengangkatan Naji Issa sebagai gubernur pada 2024 sendiri merupakan bagian dari kesepakatan antara dua lembaga legislatif nan bersaing untuk mengakhiri kebuntuan mengenai kepemimpinan Bank Sentral Libya.

Sebelumnya, perselisihan mengenai kendali atas bank sentral apalagi pernah berkapak langsung terhadap sektor minyak. Pada 2024, perseteruan mengenai kepemimpinan CBL memicu penghentian produksi minyak oleh otoritas di wilayah timur dan menyebabkan penurunan tajam produksi serta ekspor minyak Libya.

Dengan kondisi tersebut, pergantian kepemimpinan di bank sentral bukan sekadar persoalan lembaga keuangan. Bagi Libya, stabilitas Bank Sentral berangkaian langsung dengan keahlian negara mengelola pendapatan minyak, mempertahankan nilai dinar, membiayai shopping pemerintah dan menjaga persediaan devisa.

Karena itu, pengunduran diri Issa menjadi sinyal baru bahwa tekanan terhadap sistem ekonomi Libya semakin besar. Tantangan berikutnya bukan hanya mencari pengganti gubernur, tetapi menentukan siapa nan bakal menanggung biaya penyesuaian ekonomi nan selama ini terus ditunda.

(sef/sef) [Gambas:Video CNBC]