Guru Besar Unpad Sebut Sayembara Begal Dedi Mulyadi Tidak Etis

Guru besar pengetahuan politik dan keamanan Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi.(MI/Bayu Anggoro)

GURU besar pengetahuan politik dan keamanan Universitas Padjadjaran Bandung, Muradi, menilai sayembara penangkapan begal nan diinisiasi oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tidak etis. Menurutnya, perihal kontroversi ini tidak perlu dilakukan oleh seseorang nan memegang kedudukan resmi.

Muradi menilai, sayembara merupakan perihal informal nan tidak perlu dilakukan seorang gubernur. "Kalau disayembarakan sebenarnya kan sesuatu nan informal ya. Kalau itu dijadikan sebagai kebijakan gubernur, maka itu menyalahi etika. Etika dia sebagai pejabat publik," kata Muradi saat dihubungi, Jumat (31/7).

Muradi menjelaskan, gubernur harusnya mendorong koordinasi abdi negara penegak norma untuk mengurangi ancaman begal. Sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, menurutnya kepala wilayah kudu memprioritaskan kegunaan koordinasi umum dengan kepolisian, seperti memanggil dan berkoordinasi langsung dengan Polda maupun Polres setempat. "Bukan disayembarakan," katanya. 

Ia pun mengkritisi inisiatif tersebut lantaran diangkat secara terbuka tanpa menempuh jalur umum terlebih dulu seperti koordinasi lembaga keamanan. "Kritiknya saya kira simpel aja. Melakukan sayembara itu saya kira enggak etis secara birokrasi, secara politik. Karena dianggap dia tidak menempuh jalur nan umum untuk mengurangi tindakan pemalak itu sendiri," tambahnya.

Secara aturan, Muradi menyebut sayembara tersebut tidak melanggar ketentuan nan ada. Hanya saja, dari perspektif pandang tata kelola pemerintahan, langkah itu dinilai tidak sehat.

Lebih lanjut Muradi menilai, di tengah arus media sosial, publik alias warganet sering menyukai hal-hal nan instan dan sigap merespons situasi di lapangan. Namun, dia mengingatkan agar respons publik di bumi maya tidak mengaburkan standar etika birokrasi.

"Di era media sosial, ya publik mungkin butuh cepat. Tadi saya bilang, jika buat saya salah, ya buat netizen bukan berfaedah salah. Artinya secara etika ya salah, tapi buat netizen kan, 'oh enggak, itu bagus," katanya.

Oleh lantaran itu, Muradi pun berambisi Dedi Mulyadi bisa mengedukasi publik bakal pentingnya etika birokrasi tersebut. "Tidak semata-mata untuk kepentingan sosial media ya, tapi untuk kepentingan nan lebih jauh. Artinya apa? Koordinasi, sorong kemudian pembentukan satgas dan sebagainya nan memang jauh lebih umum dan jauh lebih bisa terukur," paparnya.

RISIKO SAYEMBARA
Lebih lanjut, dia mengingatkan bahwa sayembara tidak mempunyai ukuran nan jelas dan berisiko memicu tindakan main pengadil sendiri di tengah masyarakat, nan dikhawatirkan menyerupai pendekatan represif di masa lalu. "Kalau saya bilang kan sayembara ini ukurannya enggak ada. Ini kan sama kelak mendorong orang untuk melakukan tindakan nan sifatnya mengarah kepada anarki. Bisa enggak begitu? Bisa," kata Muradi.

Ia menilai, sayembara ini memancing masyarakat untuk saling mencurigai satu sama lain. "Setiap semua orang kemudian pakai motor brong alias misalnya mukanya galak kayak siapa gitu kan, seram. Wah, ini pasti preman, ini pasti begal, dan sebagainya. Artinya enggak perlu begitu," katanya.

Maka dari itu, Muradi menyarankan agar para pemimpin wilayah dapat menyeimbangkan antara langkah umum dan informal. Jalur umum tetap kudu didahulukan agar kehadiran negara dirasakan secara utuh oleh masyarakat. "Jadi kudu balance dulu secara formalnya. Jangan, kemudian nan informal dulu, baru nan formal. Sayembara kan informal. Jadi nan umum dulu dikerjakan," katanya. (E-2)