Di Jawa Tengah, rumah tidak layak kerap menjadi bagian dari persoalan nan lebih besar, mulai dari penghasilan family nan terbatas hingga pekerjaan nan tidak menentu. Karena itu, ketika Pemprov Jateng memperbaiki ribuan rumah, nan disentuh bukan semat(Dok. Istimewa)
MEMBENAHI rumah tidak layak huni (RTLH) bukan sekadar mengganti atap, memperbaiki lantai, alias memperkuat dinding. Di Jawa Tengah, kondisi kediaman nan tidak layak kerap menjadi bagian dari persoalan nan lebih kompleks, mulai dari keterbatasan penghasilan hingga ketidakpastian lapangan kerja. Oleh lantaran itu, intervensi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sekarang tidak hanya menyentuh aspek bentuk bangunan, tetapi juga penguatan kesejahteraan family di dalamnya.
Memasuki usia ke-81, Jawa Tengah memperkokoh pendekatan holistik tersebut. Perbaikan rumah dilakukan beriringan dengan pemantauan akses pendidikan dan kesempatan kerja bagi penghuninya. Tujuannya jelas: menciptakan lingkungan tinggal nan sehat sekaligus mendorong kemandirian ekonomi.
“Kita bantu tidak hanya rumahnya. Kalau anaknya ada nan putus sekolah, kita sekolahkan. Kalau butuh pekerjaan, support sosialnya juga kita dorong,” tegas Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat menyalurkan support perbaikan RTLH di Desa Gondang, Sragen, pada 4 Maret 2026.
Komitmen ini tercermin dalam info penanganan backlog perumahan nan signifikan. Sepanjang tahun 2025, sebanyak 274.514 unit rumah sukses ditangani. Upaya masif ini sukses menurunkan nomor backlog dari 1.332.968 unit pada awal 2025 menjadi 1.058.454 unit pada awal 2026.
Tren positif ini bersambung pada tahun 2026. Hingga Triwulan II, penanganan telah mencapai 65.449 unit nan berasal dari kerjasama beragam pihak, mulai dari APBN melalui program BSPS, Dana Desa, kementerian/lembaga, APBD Provinsi, APBD kabupaten/kota, hingga kontribusi CSR dan Baznas. Khusus dari APBD Provinsi Jawa Tengah, realisasi hingga Triwulan II 2026 telah mencapai 1.625 unit dari sasaran tahunan sebanyak 5.231 unit.
Fokus pemerintah saat ini lebih menitikberatkan pada peningkatan kualitas kediaman nan sudah ada. Data tahun 2025 menunjukkan bahwa dari 17.510 unit nan ditangani melalui APBD Provinsi, sebanyak 17.170 unit merupakan peningkatan kualitas RTLH, sementara pembangunan baru hanya berjumlah 340 unit. Hal ini sejalan dengan profil backlog awal 2026, di mana dari total 1.058.454 unit, sebanyak 762.064 unit merupakan backlog kelayakan, sementara backlog kepemilikan tercatat sebesar 296.390 unit.
Intervensi Ekonomi dan Sosial
Perbaikan bentuk rumah menjadi pintu masuk bagi intervensi sosial nan lebih luas. Hal ini terlihat saat Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen meninjau rumah Sailah (50), penduduk Desa Ayamputih, Kebumen, nan telah menerima support RTLH.
Selain memastikan kepantasan bangunan, Taj Yasin juga meletakkan perhatian pada kondisi ekonomi family Sailah. Mengingat suami Sailah bekerja sebagai pedagang cilok di perantauan dan anak sulungnya nan lulus SMA belum bekerja, Taj Yasin berupaya menghubungkan mereka dengan kesempatan kerja, training vokasi, hingga program magang.
“Anaknya sudah lulus SMA. Kita coba link-kan (hubungkan) ke bumi upaya alias pekerjaan,” ujar Taj Yasin. Langkah ini diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan.
Dampak Nyata bagi Masyarakat
Bagi penerima faedah seperti Sailah dan Hadi Mulyono, support ini adalah jawaban atas penantian panjang. Sailah mengungkapkan rasa syukurnya lantaran rumahnya nan dulu berlantai tanah sekarang telah diplester dan layak huni. Senada dengan itu, Hadi Mulyono, penduduk Kudus, mengaku sangat terbantu lantaran keterbatasan ekonomi selama ini menghambatnya untuk memperbaiki rumah secara mandiri.
Meski demikian, tantangan tetap besar. Hingga Triwulan II 2026, tetap terdapat 993.005 unit backlog nan memerlukan penanganan. Pekerjaan rumah bagi Jawa Tengah ke depan bukan hanya mempercepat pembaharuan fisik, tetapi memastikan setiap intervensi memberikan akibat jangka panjang bagi pertumbuhan dan kesejahteraan family penerimanya.









English (US) ·
Indonesian (ID) ·