Investor Trauma Chaos Selat Hormuz, Waswas Selat Malaka Bakal Berbayar

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Wacana Iran untuk mengambil peran lebih besar dalam pengelolaan Selat Hormuz memicu kekhawatiran baru di pasar daya global. Sejumlah pelaku industri mulai mencemaskan kemungkinan munculnya pungutan alias tarif serupa di Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran daya dan perdagangan terpenting di bumi nan berbatasan langsung dengan Indonesia.

Dilansir CNBC International, Selasa (7/7/2026), kekhawatiran tersebut mencuat setelah muncul laporan bahwa Iran dan Oman, dua negara nan berada di sisi berlawanan Selat Hormuz, mengusulkan proposal kepada Amerika Serikat (AS) untuk mengelola berbareng jalur pelayaran sempit tersebut, termasuk memungut biaya manajemen bagi kapal nan melintas.

Sebelumnya, AS dan Iran pada bulan lampau telah menyepakati sebuah nota kesepahaman nan menjamin kapal-kapal dapat berlayar dengan kondusif dan bebas melalui Selat Hormuz selama 60 hari. Setelah masa 60 hari berakhir, pengelolaan dan jasa maritim di Selat Hormuz bakal ditentukan oleh Iran dan Oman setelah melakukan pembicaraan dengan negara-negara lain di area Teluk Persia.

Kesepakatan tersebut menyebut pengaturan baru bakal dilakukan "sesuai dengan norma internasional nan bertindak dan hak-hak kedaulatan negara-negara pesisir di Selat Hormuz."

Selat Hormuz sendiri menjadi salah satu jalur daya paling vital di bumi lantaran sekitar 20% lampau lintas minyak dunia melewati area tersebut.

Investor Khawatir

Gagasan mengenai penerapan skema jasa alias pungutan bagi kapal nan melintasi Selat Hormuz langsung memicu kekhawatiran di beragam bagian dunia, terutama di kalangan penanammodal nan cemas model serupa dapat diterapkan di jalur pelayaran strategis lainnya.

Salah satu nan menjadi perhatian utama adalah Selat Malaka.

Wakil Presiden Commodity Markets Rystad Energy, Janiv Shah, mengatakan sebagian penanammodal mulai menunjukkan kegelisahan terhadap kemungkinan munculnya guncangan baru di pasar minyak andaikan tarif diberlakukan di Selat Malaka.

"Saya pikir sebagian argumen kekhawatiran ini adalah jika kita memandang potensi adanya semacam gerbang tarif di Selat Hormuz nan diterapkan Iran, maka sesuatu nan serupa bisa saja diterapkan di tempat lain. Dan tentu saja nan paling krusial dari sisi volume adalah Selat Malaka," kata Shah kepada program Squawk Box Europe CNBC.

Ia menambahkan bahwa penerapan sistem seperti itu tidak bakal mudah dilakukan.

"Bagaimana sistem itu nantinya diterapkan, sayangnya saya belum bisa menjelaskan lebih jauh. Namun kemungkinan bakal memerlukan waktu nan lama lantaran dari sisi volume lampau lintas, Selat Malaka mempunyai makna nan sangat besar," ujarnya.

Menurut info US Energy Information Administration (EIA), Selat Malaka menjadi jalur pelayaran utama di area Asia dan Oseania dengan porsi sekitar 29% dari total arus perdagangan minyak laut bumi pada semester pertama 2025. Sekitar lebih dari 70% arus tersebut berupa minyak mentah, sementara sisanya merupakan produk-produk minyak olahan.

Selat Malaka nan membentang sekitar 900 kilometer merupakan jalur laut terpendek nan menghubungkan Asia Timur dengan Timur Tengah dan Eropa. Jalur ini berbatasan dengan Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Wacana Tarif

Kekhawatiran tersebut semakin mendapat perhatian lantaran pada April lampau Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, sempat menyinggung kemungkinan mengenakan tarif terhadap kapal-kapal nan melintasi Selat Malaka. Namun, usulan tersebut kemudian ditarik kembali.

Pantai Indonesia membentuk seluruh sisi selatan Selat Malaka sehingga Indonesia menjadi salah satu negara pesisir utama di jalur tersebut.

Meski demikian, para mahir menegaskan bahwa penerapan sistem pungutan bagi kapal nan melintas bakal bertentangan dengan norma internasional nan menjamin kebebasan pelayaran di selat nan digunakan untuk navigasi internasional.

Komitmen menjaga kebebasan pelayaran juga kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong usai pertemuan keduanya di Jakarta pada Senin.

Keduanya menyatakan Selat Malaka kudu tetap terbuka dan dapat diakses seluruh negara sesuai ketentuan norma internasional.

Selat Malaka Berbeda dengan Hormuz

Direktur Program Indo-Pasifik Atlantic Council, Jonathan Marston, menilai Selat Malaka mempunyai sistem kerja sama nan membuatnya jauh lebih kondusif dibanding Selat Hormuz.

"Institusi sangat penting," kata Marston.

Ia menjelaskan keberadaan Malacca Straits Patrol (MSP) memastikan jalur pelayaran tersebut tetap terbuka bagi perdagangan dunia. MSP merupakan kerja sama empat negara nan mengelola keamanan Selat Malaka, ialah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand.

"Pengaturan ini menguntungkan semua pihak sekaligus perekonomian global. Tanpa lembaga ini, Selat Malaka bakal sama rentannya terhadap penutupan secara sepihak seperti Selat Hormuz," ujarnya.

Risiko Geopolitik

Sementara itu, analis dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Washington menilai langkah Iran menunjukkan bahwa penguasaan terhadap jalur pelayaran strategis dapat secara signifikan meningkatkan kekuatan dan daya tangkal suatu negara.

Menurut mereka, akibat justru lebih besar terjadi di area Asia lantaran terdapat dua jalur pelayaran nan sangat strategis, ialah Selat Malaka dan Selat Taiwan.

Dalam kajian nan dipublikasikan pada 1 Juli, CSIS menyatakan bahwa upaya Iran mengendalikan sekaligus mengenakan biaya bagi kapal nan melintas di Selat Hormuz telah memunculkan kembali kekhawatiran bahwa negara lain dapat mencoba melakukan perihal serupa terhadap Selat Malaka.

"Iran nan berupaya mengendalikan dan mengenakan tarif terhadap lampau lintas kapal di Selat Hormuz telah memunculkan kembali kekhawatiran bahwa negara-negara lain dapat mencoba melakukan perihal nan sama terhadap Selat Malaka. Ancaman China untuk menggunakan kekuatan terhadap Taiwan juga telah menempatkan Selat Taiwan sebagai salah satu titik geopolitik paling sensitif di dunia," tulis para analis CSIS.

Mereka mengingatkan bahwa andaikan salah satu dari dua jalur pelayaran utama tersebut terganggu, memang tersedia rute alternatif.

"Apabila salah satu dari dua selat utama ini terganggu, memang tersedia pilihan jalur alternatif, tetapi konsekuensinya bakal menimbulkan biaya nan jauh lebih besar," tulis CSIS.

(luc/luc)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]