Jelang Aksi Mahasiswa, Pemprov DKI Ajak Masyarakat Tetap Jaga Keamanan Jakarta

Ilustrasi. Masyarakat beraktivitas di Bundaran HI, Jakarta Pusat .(Antara)

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung membujuk seluruh komponen masyarakat untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan situasi kondusif di Ibu Kota selama momentum peringatan HUT Ke-81 RI.

Pramono menegaskan bahwa prinsip kemerdekaan bagi pemerintah wilayah terletak pada kualitas pelayanan publik dan perlindungan terhadap warga.

“Bagi Pemerintah DKI Jakarta makna merdeka itu adalah memberikan pelayanan sebaik-baiknya bagi masyarakat Jakarta agar masyarakat itu merasa dilindungi, merasa aman, merasa terjaga, merasa nyaman dan mereka merasa mempunyai kota Jakarta,” ujar Pramono Anung, seperti dikutip, Selasa (18/8).

Menurut Pramono, kemerdekaan tercermin dari keahlian pemerintah dalam menghadirkan rasa aman. Ia menekankan bahwa seluruh komponen masyarakat mempunyai tanggung jawab kolektif untuk memastikan situasi Ibu Kota tetap kondusif dan terkendali.

“Maka spirit untuk 'Jaga Jakarta' ini tetap kita lanjutkan dan mudah-mudahan Jakarta tetap dalam kondisi nan terkendali dengan baik. Aman,” lanjutnya.

Lebih jauh, Pramono mengingatkan bahwa makna kemerdekaan saat ini telah bergeser dari perjuangan bentuk menuju penguatan ruang perbincangan dan kolaborasi.

“Kemerdekaan hari ini bukan lagi tentang pertempuran bentuk dengan mengangkat senjata, melainkan tentang menurunkan ego untuk saling mendengar, bekerja bersama,” tegasnya.

Pernyataan tersebut mengemuka di tengah rencana Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) nan bakal menggelar tindakan unjuk rasa berjudul 'Seruan Aksi Merebut Kemerdekaan' di area Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/8). 

Rencana demonstrasi sehari setelah puncak peringatan HUT Ke-81 RI itu diumumkan melalui akun Instagram resmi @bemui_official.

Menanggapi dinamika tersebut, Menteri HAM Natalius Pigai menilai langkah penataan alias pengaturan letak demonstrasi tidak serta-merta menghilangkan kewenangan penduduk negara dalam menyampaikan pendapat di muka umum. 

Pemerintah, menurutnya, dapat memfasilitasi letak pengganti agar aspirasi mahasiswa tetap tersampaikan tanpa mengganggu ketertiban umum.

“Oh iya pengaturan. Bisa. Pemerintah bisa atur. Kalau jalan raya protokol utama tidak boleh, kemudian disediakan akses untuk melakukan penyampaian pendapat di tempat lain, bisa. Namanya juga pengaturan,” jelas Pigai.

Dengan sistem pengaturan letak nan tepat, semangat kritis mahasiswa diharapkan tetap dapat disalurkan secara tertib tanpa mengorbankan kenyamanan dan kegembiraan masyarakat luas dalam merayakan momentum kemerdekaan. (P-2)