Jelang Muktamar ke-35 NU, Desakan Kepemimpinan Independen dan Berintegritas Menguat

JAKARTA - Menjelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) nan dijadwalkan berjalan pada 27–30 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Tambakberas, Jawa Timur, sejumlah tokoh dan aktivis NU menyuarakan pentingnya melahirkan kepemimpinan PBNU baru nan independen, berintegritas, serta terbebas dari tumbukan kepentingan politik praktis. Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta Taufik Damas menuturkan, kepemimpinan PBNU kudu bisa menjaga jarak ideal dari lingkaran kekuasaan agar kegunaan pembelaan terhadap masyarakat akar rumput—seperti petani, nelayan, dan pedagang kecil—tetap melangkah optimal.

Menurut survei Alvara Research Center akhir 2025, potensi penduduk Nahdliyin mencapai 140 juta jiwa, nomor besar nan tidak boleh dijadikan posisi tawar politik untuk mengejar kedudukan menteri alias kepala daerah. “NU tidak boleh menjadi ahli bicara presiden. Kedekatan dengan penguasa kudu dibatasi. NU tetap wajib berpolitik, namun dalam kerangka high politics—yaitu politik nan berbasis pada moralitas dan etika kebangsaan, bukan berburu posisi di pemerintahan," ujar Taufik, Rabu (12/8/2026).

Ia juga mendukung penuh larangan rangkap kedudukan bagi jejeran pengurus harian seperti Rais Aam, Ketua Umum, Sekjen, dan Katib Aam. Sementara itu, Aktivis Muda NU Hatim Gazali memperingatkan akibat besar jika PBNU terus terseret dalam pertarungan politik praktis.

Baca juga: Menyambut Muktamar Gerakan Antikorupsi

Menurutnya, keterlibatan dalam kalkulasi politik kekuasaan hanya bakal membelenggu daya kritis organisasi terhadap kebijakan publik. "Sekali memilih masuk ke jebakan para politisi, ke depan NU tidak bisa kritis terhadap kebijakan-kebijakan nan ada," tegas Hatim.