Jelang Muktamar ke-35, Tokoh dan Aktivis Desak PBNU Jaga Jarak dari Politik Praktis

Ilustrasi(Dok Istimewa)

MENJELANG perhelatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) pada 27–30 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, sejumlah tokoh dan aktivis NU menyuarakan pentingnya melahirkan kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) nan independen, berintegritas, serta terbebas dari tumbukan kepentingan politik praktis.

Wakil Katib Syuriyah PWNU DKI Jakarta, Taufik Damas, menegaskan kepemimpinan PBNU periode mendatang kudu berani menjaga jarak ideal dari lingkaran kekuasaan demi menjaga kegunaan pembelaan terhadap masyarakat akar rumput seperti petani, nelayan, dan pedagang kecil.

"NU tidak boleh menjadi ahli bicara presiden. Kedekatan dengan penguasa kudu dibatasi. NU tetap wajib berpolitik, namun dalam kerangka high politics—yaitu politik nan berbasis pada moralitas dan etika kebangsaan, bukan berburu posisi di pemerintahan," ujar Taufik, Rabu (12/8/2026). 

Ia juga mendukung pemberlakuan larangan rangkap kedudukan bagi jejeran pengurus harian seperti Rais Aam, Ketua Umum, Sekjen, dan Katib Aam.

Dorong Kepemimpinan Transformatif dan Bebas Afiliasi Partai

Aktivis muda NU, Hatim Gazali, mengingatkan ancaman politisasi terhadap independensi organisasi. Menurutnya, keterlibatan pengurus dalam kalkulasi politik kekuasaan bakal membelenggu daya kritis PBNU dalam mengawal kebijakan publik.

Hatim menilai calon nakhoda PBNU kudu berakar kuat dari tradisi pesantren, tidak terafiliasi partai politik, serta tidak memegang kedudukan publik. Ia juga mendorong ruang bagi kepemimpinan muda transformatif seperti era kepemimpinan KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Sejumlah figur berkultur pesantren sekarang mulai mencuat dalam bursa calon Ketua Umum PBNU, antara lain Yahya Cholil Staquf, Nasaruddin Umar, Zulfa Mustofa, Abdussalam Shohib (Gus Salam), Muhammad Yusuf Chudlori (Gus Yusuf), Abdul Ghofar Rozin, dan Abdul Hakim Mahfuds (Gus Kikin).

Kembalikan Khittah dan Perkuat Representasi Perempuan

Sekretaris Lesbumi PBNU, Inayah Wulandari Wahid, menggarisbawahi bahwa komitmen menjaga jarak dari kekuasaan merupakan kunci mengembalikan marwah organisasi sesuai Khittah NU.

"NU bukan organisasi nan antipolitik, tetapi kudu bisa membedakan secara tegas antara politik kebangsaan dan politik praktis untuk mengejar kekuasaan. Posisi NU kudu berdiri berbareng rakyat," tegas Inayah.

Di sisi lain, Ketua Umum KOPRI PB PMII, Wulansari Aliyatul Solikhah (Wulan), berbareng Inayah mendesak Muktamar ke-35 memberikan ruang tindakan afirmatif (affirmative action) nan lebih luas bagi keterlibatan wanita di pos-pos pengambil kebijakan strategis PBNU.

"Perempuan NU saat ini mempunyai kapabilitas dan pendidikan nan setara lewat kaderisasi di IPPNU, Fatayat, dan Muslimat. Ke depan, akses wanita di pos-pos pengambil kebijakan PBNU kudu dibuka lebih lebar guna memperkuat legitimasi organisasi di mata publik," pungkas Wulan. (H-2)