Jenderal Gatot Ingatkan Meritokrasi di TNI dan Bahaya Perang Informasi

JAKARTA - Meritokrasi kudu menjadi fondasi utama dalam menentukan kepemimpinan di tubuh TNI. Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo mengingatkan, jika promosi dan penempatan kedudukan tidak lagi berasas prestasi, kemampuan, moral, etika, pendidikan, dan pengalaman, profesionalisme serta netralitas maka TNI bakal terancam.

“Ketika meritokrasi betul-betul ditegakkan, maka hanya orang-orang nan berprestasi nan bakal memimpin TNI,” ujar Gatot dalam webinar “Kamu Bertanya, Jenderal Gatot Menjawab”, dengan tema “81 Tahun Merdeka: Menuju Indonesia Tangguh dan Berdaulat nan diselenggarakan Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS) pada Rabu (19/8/2026).

Baca juga: Menhan Hadiri Penyerahan Pesawat C-130H A-1319 TNI AU Hasil Modernisasi GMF

Menurutnya, sistem merit di lingkungan TNI dibangun melalui proses panjang dengan mempertimbangkan beragam aspek, mulai dari psikologi, moral, etika, pendidikan hingga pengalaman. Dari proses tersebut, hanya prajurit terbaik nan kemudian diproyeksikan untuk menduduki jenjang kepemimpinan.

Namun, Gatot mengingatkan ancaman ketika sistem tersebut digantikan oleh kedekatan politik, hubungan family alias aspek nonprofesional lainnya. Kondisi itu, dapat menimbulkan frustrasi di kalangan prajurit nan telah bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa dalam menjalankan tugas. “Untuk apa saya ke Papua sampai berdarah-darah, untuk apa saya berjuang, tapi rupanya nan naik orang nan tentara salon,” katanya.

Gatot mengkritik prajurit nan mengejar kedudukan melalui kedekatan politik. Menurutnya, tentara tidak boleh mempunyai orientasi seperti itu. “Tentara itu tidak boleh begitu. Dia hanya bekerja, bekerja, bekerja nan terbaik untuk negeri ini. Biarkan pangkat pun adalah penghargaan,” tegas Panglima TNI periode 2015-2017.

Baca juga: 5,5 Miliar Serangan Siber, Unhan Ingatkan AI Bisa Jadi Senjata Perang Baru

Dia menilai rusaknya meritokrasi juga dapat menakut-nakuti netralitas TNI. Jika prajurit memandang kedudukan diberikan bukan lantaran keahlian dan prestasi, tetapi lantaran kedekatan dengan kekuatan politik alias elite tertentu, kepercayaan terhadap sistem bakal runtuh.