Kedaulatan Energi di Usia 81 Tahun Kemerdekaan RI: Optimalisasi Gas Bumi dan Agresivitas Eksplorasi Hulu Migas jadi Kunci

Ilustrasi(Dok Istimewa)

MEMASUKI usia ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kedaulatan dan ketahanan energi nasional menjadi pilar absolut nan perlu terus diperkuat. Momentum ini juga krusial bagi Indonesia dalam mempercepat eksplorasi hulu migas demi menekan ketergantungan impor minyak mentah dan Bahan Bakar Minyak (BBM), sekaligus mengoptimalkan gas bumi sebagai pengganti daya rendah emisi.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Eddy Soeparno mengatakan bahwa kemandirian energi tidak bisa ditawar lagi. Untuk itu, agresivitas dalam mencari persediaan baru dan meningkatkan produksi adalah langkah nan wajib ditempuh pemerintah.

"Ketahanan daya merupakan perihal nan sangat penting, sehingga kita kudu mempercepat, memperkuat eksplorasi untuk melakukan peningkatan dari lifting migas kita, agar kita bisa mengurangi impor minyak mentah dan BBM nan selama ini kita lakukan, termasuk juga memenuhi kebutuhan gas di dalam negeri," katanya, Kamis (20/8).

Pemenuhan gas domestik nan disinggung Eddy mempunyai peran nan sangat strategis. Di tengah tuntutan dunia untuk menurunkan emisi karbon, gas bumi memegang peranan krusial sebagai jembatan transisi daya lantaran sifatnya nan jauh lebih bersih dan rendah emisi dibandingkan daya fosil lainnya. Hal ini menempatkan sektor hulu migas tetap relevan dan menjadi tulang punggung bagi ketahanan daya masa depan.

Untuk memacu eksplorasi dan mencapai target-target besar, Eddy menjelaskan bahwa dibutuhkan suasana investasi nan sehat. Sinergi antara SKK Migas dan para Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sudah melangkah di jalur nan tepat, kendati tetap ada pekerjaan rumah dari sisi izin nan kudu segera diselesaikan pemerintah.

"Sejauh ini kerjasama KKKS dengan SKK Migas sudah cukup bagus, tapi saya kira perlu ada perhatian terhadap masukan nan diberikan oleh asosiasi KKKS nan berada di bawah Indonesian Petroleum Association (IPA) nan menekankan pada 3 hal, ialah penguatan terhadap kepastian hukum, konsistensi kebijakan, dan insentif fiskal," jelasnya.

Di saat nan sama, Eddy turut menyoroti pentingnya akibat langsung industri migas terhadap ekonomi akar rumput. Ia mengapresiasi transformasi pertambangan migas nan dapat dikelola oleh rakyat nan sekarang ditarik dari wilayah abu-abu menjadi sah dan legal. Meskipun nilainya tidak sesignifikan eksplorasi proyek besar, namun langkah ini dinilai efektif untuk memaksimalkan lapangan-lapangan migas marginal.

“Jadi ini saling mengisi, saling menunjang, tetapi nan paling penting, ini adalah sebuah aktivitas nan bisa dilaksanakan oleh masyarakat oleh rakyat nan tadinya terlarangan menjadi legal, nan tadinya masyarakat susah mendapatkan pekerjaan, bisa mendapatkan pekerjaan, dan nan sedianya belum ada pemasukan original wilayah dari aspek pertambangan alias eksplorasi migas rakyat, sekarang ada untuk daerah," terang mantan Anggota Komisi XII DPR RI tersebut.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan bahwa langkah SKK Migas nan menerapkan strategi dengan mengejar proyek laut dan melegalkan sumur rakyat merupakan strategi nan tepat sasaran.

Menurutnya, eksplorasi di laut adalah salah satu upaya untuk meningkatkan persediaan daya dalam jangka panjang. Sementara sumur rakyat bermaksud untuk membantu sasaran produksi nasional. “Saya kira ini langkah strategis nan kudu dilakukan dan ini sudah dilakukan oleh SKK Migas. Saya kira perlu kita apresiasi," katanya

Selain strategi operasional, Komaidi juga menyoroti pentingnya efisiensi birokrasi. Ia merujuk pada keberhasilan proyek ENI North Ganal nan bisa bergerak dari penemuan eksplorasi ke persetujuan Plan of Development (PoD) I hanya dalam waktu 10 bulan. Menurutnya, perihal ini kudu ditiru ke proyek migas lainnya.

"Ketika POD-nya bisa dipercepat, kelak masa monetisasi alias pemanfaatan alias produksinya juga bisa dipercepat. Kalau itu bisa dipercepat, ya semuanya bakal untung," tutur Komaidi.

Mewujudkan mega proyek laut dalam dan memangkas waktu produksi menuntut kapabilitas teknologi, finansial, dan sumber daya manusia nan luar biasa. Di sinilah peran strategis KKKS bergengsi bumi sangat krusial. (H-2)