Kemerdekaan dan Paradoks Pembangunan

Ilustrasi(Dok.MI/Duta)

MENJELANG seremoni kemerdekaan Indonesia ke-81, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kondisi terbaru masyarakat Indonesia. Menurut info BPS, jumlah penganggur terbuka Mei 2026 turun menjadi 7,22 juta orang (4,65%). Sementara itu, jumlah masyarakat miskin pada Maret 2026 menyusut menjadi 22,93 juta orang alias 8,07% dari total penduduk. Dibandingkan September 2025, jumlah masyarakat miskin berkurang 430 ribu orang, sedangkan dibandingkan Maret 2025 berkurang 920 ribu orang. 

Keberhasilan pemerintah menurunkan kemiskinan di tahun 2026 ini menjadi tingkat kemiskinan terendah dalam lebih dari satu dekade, melanjutkan tren penurunan sejak pemulihan ekonomi pascapandemi. Selain jumlah masyarakat miskin nan menurun, kualitas kemiskinan juga dilaporkan membaik. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun menjadi 1,268 dari 1,290 pada September 2025, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun menjadi 0,291 dari 0,303. 

Menurut BPS, penurunan kemiskinan terjadi lantaran didorong oleh pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026 nan mencapai 5,61% secara tahunan, meningkatnya konsumsi rumah tangga, tambahan sekitar 1,9 juta lapangan kerja sepanjang Februari 2025–Februari 2026, serta penyaluran support sosial nan dikucurkan pemerintah. Dalam batas-batas tertentu, pertumbuhan ekonomi diklaim telah sukses menciptakan lapangan kerja, menurunkan pengangguran, meningkatkan pendapatan pekerja, dan mengurangi kemiskinan. 

Namun demikian, BPS juga melaporkan bahwa tingkat ketimpangan pengedaran pengeluaran masyarakat nan dihitung melalui rasio gini pada Maret 2026 sebesar 0,368 alias naik 0,005 poin dibandingkan pada periode September 2025. Sementara itu, rasio gini di perdesaan naik 0,004 poin dan di perkotaan naik 0,001 poin. Jadi, meskipun pemerintah menyatakan ekonomi tumbuh di atas 5 persen dan jumlah masyarakat miskin berkurang, tetapi di kembali itu nan terjadi sesungguhnya adalah peningkatan ketimpangan sosial. Kue ekonomi seringkali hanya dinikmati oleh kelas menengah atas. Inilah realitas nan tetap mewarnai seremoni kemerdekaan Indonesia hingga kini.

Paradoks

Dalam setiap seremoni kemerdekaan di bulan Agustus, pidato kenegaraan nan dibacakan biasanya memaparkan deretan keberhasilan pembangunan dan kemajuan pertumbuhan ekonomi nan diklaim membaik. Setiap bulan Agustus, kita bisa menyaksikan gimana di beragam perspektif kota senantiasa diwarnai kibaran bendera merah-putih dan ramai diselenggarakan beragam lomba 17-an nan riuh, terutama lomba panjat pinang nan disaksikan tawa warga. Pendek kata, orang-orang seolah lupa dengan apa nan dialami, lantaran mereka larut dalam seremoni nan menggembirakan. 

Perayaan kemerdekaan selalu menjadi momen sakral sekaligus menggembirakan. Namun, di kembali kemeriahan pesta nasional ini, ada realitas lain nan seringkali terabaikan: kemiskinan struktural nan tetap menghantui dan lembah kesenjangan sosial nan kian menganga. Memang, jika dibandingkan dengan masa penjajahan, tentu apa nan dirasakan rakyat Indonesia saat ini jauh lebih baik. Tetapi, kemerdekaan nan sejati sesungguhnya bukan sekadar rakyat bebas dari cengkeraman kolonialis asing alias berkibarnya bendera di tiang-tiang tertinggi. 

Hakekat kemerdekaan adalah ketika setiap penduduk negara mempunyai agunan atas penghidupan nan layak, akses kesehatan nan adil, serta perlindungan sosial nan memadai. Ketika jutaan rakyat tetap bergulat dengan tekanan kebutuhan hidup sehari-hari, nilai beras nan melambung, menjadi pengangguran lantaran susah mendapatkan pekerjaan layak, dan terperangkap utang pinjaman online ilegal, maka kalim-klaim tentang kemajuan ekonomi dan keberhasilan nasional rasa-rasanya tetap jauh dari kenyataan.

Bisa dibayangkan, gimana perasan rakyat miskin ketika peserta BPJS nan semestinya mempunyai kewenangan untuk dilayani dengan baik justru menjadi korban perundungan?  Bagaimana mungkin rakyat dapat tersenyum ketika tanah-tanah nan mereka tempati puluhan tahun dirampas untuk kepentingan pembangunan? Ketika sektor informal dan kehadiran kaum migran di kota lebih dianggap sebagai gangguan daripada dipahami sebagai korban, lantas apa nan mereka syukuri dari seremoni kemerdekaan nan tampak meriah penuh tawa?

Walaupun banyak kemajuan telah sukses dicapai, tetapi objektif kudu diakui tetap Indonesia hingga saat ini tetap dibayang-bayangi paradoks kesejahteraan. Bagi sebagian besar elite dan masyarakat kelas menengah ke atas, seremoni kemerdekaan memang mereka syukuri dan rayakan sebagai berkah kemajuan. Di beragam daerah, pembangunan prasarana megah, industrialisasi nan masif, pembangunan jalan tol baru, dan digitalisasi dalam beragam sendi kehidupan adalah capaian nan mereka nikmati. Akan tetapi, bagi family miskin di kantong-kantong marjinal—baik di perkotaan kumuh maupun di wilayah perdesaan nan tertinggal—kemerdekaan sesungguhnya tetap menjadi impian. Sebagai penduduk negara mereka telah merdeka, tetapi sebagai masyarakat miskin mereka tetap menderita.

Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun ke tahun sering menunjukkan bahwa nomor kemiskinan memang mengalami penurunan secara statistik. Namun, garis kemiskinan nan dipatok sering kali tidak mencerminkan biaya hidup riil saat ini. Banyak golongan rentan nan berada tepat di atas garis kemiskinan, nan sewaktu-waktu bisa jatuh miskin kembali hanya lantaran guncangan kecil, seperti ketika mereka menjadi korban PHK, kandas panen, alias biaya pengobatan personil family nan sakit parah. Artinya, masyarakat nan secara statistik tidak terkategori miskin, tetapi mereka sesungguhnya masuk dalam golongan near poor nan sewaktu-waktu turun status menjadi orang miskin baru.

Presiden Prabowo Subianto ketika mengundang para rektor dan pembimbing besar di Jakarta awal tahun lampau memperlihatkan info nan berbeda dengan info BPS. Menurut Prabowo, tahun 2017 jumlah masyarakat miskin tercatat 46,1%, semantara di tahun 2024 justru naik menjadi 49,5%. Sedangkan untuk jumlah kelas menengah tahun 2017 tercatat 22,1%, di tahun 2024 justru turun menjadi 17,4%. Prabowo juga menambahkan bahwa kekayaan 10 family terkaya di Indonesia di tahun 2017 ke tahun 2024 naik 153%. Ini adalah paradoks Indonesia.

Untuk info golongan masyarakat menengah dan mapan diakui Prabowo hanya 17,01% alias 47,89 juta. Artinya, lebih dari 240an juta masyarakat Indonesia tetap dalam kategori belum sejahtera. Mereka tetap termasuk menuju kesejahtera, rentan miskin, miskin dan sangat miskin. Prabowo menyatakan, kategori menuju sejahtera sebetulnya adalah corak eufemisme kata, lantaran di kembali itu nan terjadi adalah langkah kita memperhalus realitas, lantaran menuju sejahtera artinya belum sejahtera. Ini adalah kata lain mereka tetap miskin. Demikian pernyataan Prabowo dalam forum pertemuan dengan para rektor dan pembimbing besar di Istana Negara.

Momentum

Perayaan kemerdekaan nan kita peringati setiap tanggal 17 Agustus adalah sebuah momentum. Ini bukan sekadar sebagai pengingat sejarah perjuangan masa lalu, tetapi sekaligus juga momentum untuk melakukan instrospeksi dan menakar kembali rute pembangunan nan selama ini kita tempuh. Di kembali pesta kemerdekaan, kita perlu memberi ruang bagi nurani para elit politik di tanah air untuk memandang sebagian rakyat nan tidak ikut berpesta lantaran tetap didera kemiskinan, kesakitan, kurang gizi dan perut nan lapar.

Dalam sila kelima Pancasila, dengan jelas disebutkan bahwa keadilan sosial wajib diwujudkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini bukanlah sekadar retorika dalam arsip kenegaraan. Sila kelima Pancasila ini adalah janji moral sekaligus konstitusional para pendiri republik ini nan semestinya diimplementasikan ketika para pemimpin bangsa nan sudah merdeka 81 tahun ini. Merayakan kemerdekaan Republik Indonesia tanpa dibarengi dengan kesediaan mengevaluasi ketimpangan sosial adalah corak pengabaian terhadap prinsip kemerdekaan itu sendiri.

Kemerdekaan hanya bakal menjadi pesta rakyat –dan bukan sekadar seremoni negara saja--  ketika kemiskinan tidak lagi menghantui rakyat Indonesia, dan senyum keadilan tersurat di wajah setiap anak bangsa tanpa memandang latar belakang ekonomi orang tua mereka. Di sanalah makna asasi kemerdekaan terwujud, ialah pada saat negara betul-betul datang melindungi nan lemah dan meratakan jalan bagi nan tertinggal. Negara nan membiarkan ketimpangan terus terjadi sesungguhnya adalah corak pengkhianatan terhadap semangat perjuangan para pendiri republik tercinta ini.