ARTICLE AD BOX
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemimpin tertinggi Korea Utara (Korut) Kim Jong Un menegaskan bahwa memperkokoh posisi negaranya sebagai negara bersenjata nuklir merupakan satu-satunya cara untuk menghadapi situasi keamanan global yang makin tidak menentu dan kompleks.
Dilansir KCNA, sebagaimana dikutip Reuters, Selasa (23/06/2026), Kim menyatakan bahwa serangkaian insiden dan peristiwa yang tidak terbayangkan kini tengah terjadi akibat keserakahan layaknya "gangster" dari kekuatan hegemonik dunia. Situasi tersebut dinilai membuat konfrontasi global makin berdarah, di mana ia menuduh Amerika Serikat (AS) sebagai dalang di balik memburuknya pertumpahan darah di Eropa dan Timur Tengah.
Pernyataan keras tersebut disampaikan oleh Kim dalam rapat Pleno Komite Sentral Partai Buruh yang berkuasa, yang berlangsung sejak Sabtu hingga Senin lalu. Dalam kesempatan itu, ia menuduh AS dan Korea Selatan (Korsel) sengaja membuat situasi keamanan di Semenanjung Korea menjadi jauh lebih berbahaya dengan terus meningkatkan postur nuklir gabungan mereka, yang ditudingnya bertujuan murni untuk menyerang Korut.
"Terus memperluas dan memperkuat pasukan nuklir serta menjalankan posisi sebagai negara senjata nuklir secara menyeluruh adalah cara paling benar dan unik untuk secara aktif dan percaya diri menghadapi situasi militer dan politik internasional yang tidak terprediksi," demikian laporan resmi KCNA mengenai pidato Kim.
Meskipun demikian, KCNA tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai tindakan spesifik apa yang akan diambil terkait persenjataan nuklir negara tersebut. Selain urusan nuklir, Kim juga memerintahkan jajarannya untuk terus meningkatkan produksi senjata konvensional serta mempercepat pembangunan kapal penjelajah rudal berpemandu strategis berbobot 10.000 ton.
Merespons pidato tersebut, Yang Moo-jin, seorang profesor dari University of North Korean Studies di Seoul, menilai bahwa pernyataan ini menggarisbawahi penolakan keras Pyongyang yang berkelanjutan terhadap isu denuklirisasi. Korut kini mendesak dunia internasional untuk mengakui status mereka sebagai kekuatan nuklir yang sah.
"Korea Utara sekali lagi menegaskan bahwa pembicaraan mengenai denuklirisasi sudah tertutup dari meja perundingan," ujar Yang sembari menambahkan bahwa Pyongyang hanya bersedia bernegosiasi dalam posisi yang setara sebagai sesama negara nuklir, dengan fokus pada pembatasan senjata dan bukan pembongkaran total.
Menurut Yang, negosiasi semacam itu akan berimplikasi pada penerimaan barat terhadap kekuatan penangkal minimum Korut dan membutuhkan pelonggaran sanksi ekonomi. Langkah ini dinilai bertolak belakang dengan proposal denuklirisasi bertahap yang sempat diajukan oleh Presiden Korsel Lee Jae Myung kepada Presiden AS Donald Trump dalam pertemuan G7.
Lebih lanjut, ia menganalisis bahwa referensi rapat partai terhadap Kelompok Konsultatif Nuklir AS-Korsel serta ambisi Seoul untuk mengembangkan kapal selam bertenaga nuklir sengaja digunakan oleh Pyongyang sebagai pembenaran atas peningkatan instrumen nuklir mereka sendiri.
Sejauh ini, Korut terus menentang serangkaian sanksi yang dijatuhkan oleh PBB dan AS sejak tahun 2006 hingga 2017 yang melarang pengembangan senjata nuklir dan rudal balistik. Di sisi lain, Pyongyang telah mendeklarasikan dirinya sebagai negara nuklir yang sah dan menegaskan bahwa tidak ada satu pun hal di dunia ini yang dapat meyakinkan mereka untuk membuang bom atomnya, terlepas dari upaya diplomasi bertahun-tahun yang dilakukan oleh AS, China, dan Korsel.
Selain isu militer, rapat internal partai tersebut juga menyoroti upaya modernisasi industri batu bara dan pembangunan kembali komunitas pertambangan yang digambarkan Kim sebagai prioritas strategis nasional. Yang mencatat bahwa batu bara hingga saat ini memang tetap menjadi sumber energi utama bagi Korut, sehingga rencana peningkatan industri ini ditargetkan untuk meredakan krisis kelangkaan energi kronis yang melanda negara terisolasi tersebut.
(tps/luc)
Addsource on Google

15 jam yang lalu
1








English (US) ·
Indonesian (ID) ·