Kini, Hamas Pilih Jalan Politik untuk Bebaskan Palestina dari Penjajahan Israel

Penjajah Israel sukses meratakan Gaza tanpa terkendala hukuman PBB alias kecaman negara-negara nan menjunjung kemanusiaan dan demokrasi.(The Guardian)

KELOMPOK Hamas bakal ikut serta dalam pemilihan umum Palestina pada akhir tahun ini di bawah koalisi nasional nan paling luas, kata Hussam Badran, personil biro politik organisasi Palestina tersebut, Rabu (12/8).

Dalam wawancara berbareng Al-Aqsa TV, Badran mengatakan Hamas berbareng sebagian besar faksi dan koalisi politik di Palestina menolak "syarat politik alias tuntutan agar peserta pemilu menetapkan program politik tertentu".

Ia menyatakan Komisi Pemilihan Pusat Palestina serta pengadilan terus berupaya "memastikan rakyat Palestina dapat memilih program politik nan mereka inginkan secara bebas".

Badran menilai pemilu kali ini sebagai "peluang bersejarah" untuk mengubah lanskap politik Palestina dan "mengakhiri dua dasawarsa pengambilan keputusan sepihak dalam urusan nasional".

Menurut politisi Hamas itu, pemilu di Palestina semestinya sudah digelar sejak lama. Ia lantas menuding kepemimpinan Palestina secara sepihak menetapkan waktu dan prosedur pemilu nan bakal berlangsung. Ia menyebut pemilu 2006 dan 2021 sebagai contoh pemilu nan dilaksanakan sesuai dengan konsensus nasional.

Rakyat Palestina, kata dia, mempunyai "hak nan melekat" untuk memilih pemimpin dan program politik melalui pemilu legislatif di wilayah Palestina, alias pemilu Dewan Nasional Palestina nan dia sebut sebagai "badan perwakilan nan lebih luas bagi rakyat Palestina".

Presiden Palestina Mahmoud Abbas baru-baru ini mengumumkan bahwa pemilu legislatif bakal berjalan pada 28 November 2026, nan bakal diikuti dengan pembukaan sidang Dewan Nasional serta pemilihan presiden pada 2027.

Sementara, Dewan Legislatif Palestina sudah tidak aktif sejak 2007 setelah perpecahan politik dan pengambilalihan Jalur Gaza oleh Hamas. Badan tersebut dibubarkan Presiden Abbas pada 2018.

Pemilihan legislatif di Palestina terakhir dilangsungkan 20 tahun nan lampau pada 2006. Sistem politik Palestina terpecah sejak 2007, dengan Hamas mengendalikan Gaza nan diserang kolonialis alias kolonial Israel sejak Oktober 2023, dan Fatah mengendalikan Tepi Barat nan dijajah Israel. (Ant/P-3)