Konflik Tenurial Blok Tanamalia, Pakar Dorong Dialog dan Kepastian Hukum

JAKARTA - Penyelesaian persoalan tenurial di Blok Tanamalia, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, memerlukan pendekatan nan menggabungkan dialog, kejujuran, pemetaan akar masalah, mediasi pemerintah, serta kepastian hukum. Langkah tersebut krusial agar aktivitas eksplorasi nan telah mempunyai dasar norma dapat berjalan, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat di sekitar kawasan.

Pakar Ekologi Politik sekaligus Pengajar Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB, Soeryo Adiwibowo, mengatakan bentrok tenurial umumnya mempunyai persoalan kompleks lantaran melibatkan kepentingan sosial, ekonomi, politik, serta relasi antaraktor. Karena itu, penyelesaiannya tidak cukup hanya memandang aspek legal, tetapi perlu memahami kondisi dan akar persoalan di lapangan.

“Kalau kita masuk ke hal-hal seperti ini, pengalaman selama ini kita kudu jujur saja. Terhadap diri kita, terhadap kedua belah pihak. Saya kira kejujuran itu menjadi senjata krusial untuk perdamaian, lantaran dengan begitu kepercayaan bisa dibangun,” kata Soeryo saat diwawancara.

Baca Juga : RI Tegaskan Komitmen Penguatan Hak Tenurial Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal

Menurut Soeryo, perusahaan perlu membuka ruang komunikasi dengan masyarakat secara konsisten. Pemerintah pusat dan wilayah juga perlu datang sebagai mediator dengan terlebih dulu memahami aktor, kepentingan, serta motif nan membentuk konflik.

“Pemerintah wilayah maupun pemerintah pusat itu krusial untuk datang sebagai mediator. Tetapi sebelum itu, semua pihak kudu memahami medan persoalannya secara mendalam. Kuncinya perbincangan di atas semua hal, walaupun melelahkan dan memerlukan waktu,” ujarnya.