KPR 40 Tahun Jadi Opsi Beli Hunian di Jakarta

Groundbreaking Hunian Manggarai di Jakarta, Jumat (21/8/2026).(Dok. BTN)

TINGGINYA nilai lahan dan semakin terbatasnya rumah tapak di Jakarta mendorong pengembangan kediaman vertikal nan terhubung langsung dengan transportasi publik. Salah satu skema nan disiapkan untuk memperluas akses masyarakat adalah Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan tenor hingga 40 tahun dan kembang tetap 6% hingga lunas.

Skema tersebut disiapkan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk untuk pembelian Hunian Manggarai, proyek Transit Oriented Development (TOD) nan dikembangkan PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui KAI Properti.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan tenor panjang ditawarkan agar masyarakat mempunyai kesempatan lebih besar membeli hunian di area pusat kota dengan angsuran nan lebih terjangkau.

“Memang mandat kita mengurus rumah rakyat. Skema KPR-nya ini kita coba nan 40 tahun dengan kembang 6% sampai lunas,” kata Nixon di Jakarta, Jumat (21/8).

Menurut Nixon, suku kembang dalam skema tersebut tidak berubah hingga masa angsuran berakhir. BTN juga menargetkan nilai kediaman di proyek Manggarai tetap berada di bawah Rp600 juta.

“Tengah Jakarta, dekat transportasi, nilai kita jagain di bawah Rp600 juta. Dapat subsidi suku bunga,” ujarnya.

Hunian Manggarai bakal dibangun di atas lahan sekitar 2,2 hektare dan direncanakan menghadirkan 3.784 unit dalam delapan tower setinggi 24 lantai.

Sebanyak 1.276 unit bakal dibangun di Blok G nan terdiri atas tiga tower. Sementara Blok F bakal mempunyai lima tower dengan total 2.508 unit.

Proyek tersebut juga bakal dilengkapi sekitar 150 unit retail pendukung. Pilihan unit kediaman mulai dari jenis studio 28 hingga jenis 52 dengan tiga bilik tidur.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan pembangunan keseluruhan proyek ditargetkan berjalan sekitar 18 bulan.

Rumah Tapak Semakin Sulit Dijangkau

Nixon menilai pola kediaman masyarakat perkotaan bakal semakin bergeser dari rumah tapak menuju kediaman vertikal, terutama lantaran nilai tanah di pusat kota terus meningkat.

“Di Jakarta dan kota besar, mencari landed house sudah susah dan terlalu mahal. Jadi kita kudu realistis, seperti kota-kota lain di dunia, Jakarta pasti ke atas,” kata Nixon.

Menurut dia, kebutuhan tersebut semakin relevan bagi masyarakat nan mengutamakan akses transportasi dan kedekatan dengan pusat aktivitas.

Hunian nan berada di sekitar simpul transportasi juga dinilai dapat mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi lantaran penunggu mempunyai akses lebih mudah ke jaringan kereta dan pikulan umum lainnya.

Manggarai sendiri menjadi salah satu area strategis lantaran terintegrasi dengan jaringan perjalanan kereta komuter dan berada di tengah area perkotaan Jakarta.

Manggarai Jadi Proyek Percontohan

BTN memproyeksikan Hunian Manggarai menjadi proyek percontohan pengembangan kediaman vertikal terjangkau berbasis transportasi publik.

Jika model tersebut berjalan, pola serupa berpotensi diterapkan pada area lain nan berada di sekitar aset maupun stasiun KAI.

“Di Jabodetabek stasiun itu banyak sekali. Kita bakal mulai dari daerah-daerah stasiun kereta lantaran lebih mudah,” ujar Nixon.

Pengembangan berikutnya, kata dia, juga berpotensi menyasar area nan terhubung dengan LRT maupun MRT.

Langkah tersebut menjadi salah satu pilihan dalam mengatasi keterbatasan lahan perumahan di kota besar sekaligus mendekatkan tempat tinggal masyarakat dengan jaringan transportasi massal.

Ada KPR Subsidi dan Non-Subsidi

Untuk menjangkau calon penunggu dengan keahlian finansial berbeda, BTN menyiapkan dua jalur pembiayaan, ialah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan KPR non-subsidi.

FLPP diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah nan memenuhi ketentuan pemerintah. Sementara KPR non-subsidi disiapkan untuk masyarakat nan tidak masuk dalam kriteria penerima FLPP.

Untuk skema non-subsidi, BTN menawarkan duit muka mulai 5% disertai program suku kembang promosi.

Pada saat nan sama, BTN menyatakan proses penyaluran pembiayaan bakal disesuaikan dengan perkembangan pembangunan proyek sebagai bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mendorong pola pemanfaatan aset perkeretaapian untuk kediaman terjangkau dapat diterapkan di lebih banyak lokasi.

Menurutnya, keahlian penyaluran FLPP dapat dimanfaatkan untuk memperluas pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di area nan mempunyai akses transportasi memadai.

“Saya minta Pak Nixon kita bangun lagi di tempat lain, agar aset-aset kereta api bisa segera dibangunkan,” kata Maruarar.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengingatkan pembangunan kediaman terjangkau kudu tetap tepat sasaran dan tidak berubah menjadi instrumen spekulasi.

“Kita kudu adil, satu pelanggan, satu peminat, satu apartemen,” ujarnya.

Bersamaan dengan dimulainya pembangunan, BTN dan PT KA Properti Manajemen juga menandatangani Perjanjian Kerja Sama Program Hunian Manggarai.

Kerja sama tersebut mencakup penyediaan skema pembiayaan, jasa transaksi perbankan, pemasaran bersama, hingga support akses pembiayaan bagi calon penghuni.

Pengembangan Hunian Manggarai menjadi bagian dari upaya mencari model baru penyediaan rumah di kota besar ketika rumah tapak semakin susah dijangkau. Dengan menggabungkan kediaman vertikal, pembiayaan jangka panjang, dan akses transportasi massal, proyek tersebut bakal menjadi salah satu ujian bagi konsep kediaman terjangkau berbasis TOD di Jakarta. (Ant/Z-10)