loading...
Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) MY Esti Wijayati. Foto: Dok DPR
JAKARTA - Banyaknya keluhan masyarakat mengenai penentuan golongan desil nan dinilai tidak sesuai dengan kondisi aktual mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) MY Esti Wijayati. Ketidaktepatan info tersebut berpotensi membikin support pemerintah, khususnya support pendidikan, tidak tepat sasaran.
Esti mencontohkan persoalan nan dialami sekitar 130 mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) nan tersendat mendapatkan akses support pendidikan akibat persoalan desil. Ia juga menemukan kasus anak tukang becak nan tercatat dalam desil 9, meski kondisi ekonomi keluarganya tidak mencerminkan golongan tersebut.
“Di lapangan kami menemukan banyak penentuan desil nan tidak sesuai dengan kondisi faktual. Ada tukang becak nan masuk desil 9, apalagi ada single parent nan tinggal di rumah kontrakan dan pekerjaannya tidak tetap justru masuk desil 7,” ujar Esti dalam keterangannya, Jumat (28/8/2026).
Baca juga: Heboh soal Desil, Purbaya Ngaku Keluarin Rp7 Triliun Lebih buat Sensus dan Perbaikan DTSE
Menurut Esti, persoalan ini krusial lantaran desil menjadi salah satu aspek dalam menentukan akses terhadap beragam program, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, PKH, dan BPNT. Perubahan desil secara tiba-tiba tanpa penjelasan juga semakin menyulitkan masyarakat. “Ketika desilnya tidak tepat, maka support nan diberikan juga berpotensi tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Baca juga: Anomali Desil Ancam Penerima KIP, Selly PDIP Desak Pembentukan Timsus Evaluasi Data









English (US) ·
Indonesian (ID) ·