Legislator PKB Dukung Danantara Bongkar Dugaan Fraud Bertahun-tahun di Pos Indonesia

JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Rivqy Abdul Halim mendukung langkah Danantara dalam mengungkap dugaan rekayasa laporan finansial dan praktik fraud di PT Pos Indonesia nan diduga telah berjalan selama bertahun-tahun. Gus Rivqy berpendapat, langkah tersebut merupakan bagian krusial dari upaya memperkuat tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) nan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.

Dia berpendapat, setiap dugaan pelanggaran kudu diusut secara menyeluruh melalui sistem norma nan berlaku. "Apabila betul terdapat dugaan rekayasa laporan finansial dan praktik fraud nan berjalan dalam waktu lama, maka kasus ini kudu diusut hingga tuntas. Tidak boleh ada ruang bagi praktik nan merugikan perusahaan maupun negara," ujarnya di Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Dugaan tersebut mencuat dalam proses asesmen nan dilakukan Danantara terhadap PT Pos Indonesia. Hasil asesmen itu sekarang tetap ditindaklanjuti melalui audit investigatif berbareng abdi negara penegak norma guna memastikan ada alias tidaknya pelanggaran berasas perangkat bukti nan memadai.

Baca juga: Daud Joseph Mundur dari Dirut PT Pos Indonesia usai Penggabungan BUMN Logistik

Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu menegaskan, PT Pos Indonesia mempunyai posisi nan sangat strategis sebagai salah satu tulang punggung jasa logistik nasional. Dengan jaringan operasional nan menjangkau hingga pelosok daerah, PT Pos Indonesia memegang peran krusial dalam pengedaran barang, dokumen, jasa keuangan, hingga mendukung pertumbuhan pelaku UMKM dan ekonomi digital.

Kendati demikian, menurutnya, besarnya aset dan luasnya jaringan tersebut kudu diimbangi dengan tata kelola perusahaan nan ahli dan modern. Ia menilai persoalan tata kelola nan lemah justru dapat menghalang optimasi potensi PT Pos Indonesia sebagai perusahaan logistik nasional.