Lima Korban SPPI dan Momentum Membenahi Program Bela Negara bagi Sipil

Selamat Ginting
Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS)

MENINGGALNYA lima peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Tahun 2026 dalam rentang waktu nan berdekatan menjadi perhatian publik. Peristiwa ini bukan hanya menghadirkan duka bagi family korban, tetapi juga menjadi ujian bagi pemerintah dalam menunjukkan tata kelola program nasional nan profesional, transparan, dan akuntabel.

Kementerian Pertahanan (Kemhan) melalui konvensi pers telah menyampaikan penjelasan nan cukup rinci mengenai kronologi setiap korban, tujuan penyelenggaraan Program SPPI, serta langkah-langkah pertimbangan nan bakal dilakukan.

Sikap terbuka tersebut patut diapresiasi lantaran menunjukkan bahwa pemerintah tidak memilih tak bersuara menghadapi sorotan publik. Namun demikian, dalam perspektif kebijakan publik, komunikasi krisis, dan manajemen risiko, tetap terdapat sejumlah aspek nan layak menjadi bahan evaluasi.

Komunikasi Krisis Menjawab Substansi

Dari perspektif komunikasi krisis, langkah Kementerian Pertahanan menyampaikan belasungkawa, menjelaskan kronologi, serta memaparkan rencana pertimbangan merupakan bagian dari praktik komunikasi publik nan baik. Pemerintah juga menegaskan bahwa SPPI bukanlah pendidikan militer, melainkan program pembentukan karakter bagi calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.

Namun demikian, substansi nan paling mau diketahui masyarakat bukan sekadar apakah prosedur telah dijalankan. Melainkan kenapa lima peserta dapat meninggal bumi dalam waktu nan relatif berdekatan?

Penjelasan mengenai prosedur memang penting, tetapi belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mengenai kemungkinan adanya kelemahan sistemik dalam penyelenggaraan program.