Mantan PM Inggris Puji Digitalisasi Pemerintah RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Mantan PM Inggris Tony Blair sekaligus Executive Chairman Tony Blair Institute (TBI) Tony Blair mengapresiasi capaian Indonesia dalam penerapan pemerintah digital. Menurutnya, setiap negara mempunyai tantangan masing-masing dalam melaksanakan pemerintah digital.

Hal ini diungkapkannya dalam obrolan dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut B. Pandjaitan dan Menteri PANRB Rini Widyantini, Senin (6/7/2026).

Seperti Indonesia nan jumlah populasi masyarakatnya cukup banyak, serta letak geografis Indonesia nan merupakan negara kepulauan.

"Bagian terpenting dari pemerintah digital adalah gimana penerapan teknologinya. Saya rasa Indonesia sudah mempunyai itu, dimana tadi saya mendengar proses jasa manajemen nan dipangkas dari sebelumnya cukup lama menjadi beberapa hari saja," ujarnya.

Tony mengatakan bahwa penerapan pemangkasan jasa di Indonesia sudah sangat baik, mengingat Indonesia bukan negara kecil, perihal tersebut dirasa bukan perihal nan mudah.

Namun dengan kerjasama beragam unsur, digitalisasi nan diterapkan dapat melangkah dengan baik. Di sisi lain SDM kudu menguasai keahlian digital nan mumpuni, mempunyai mindset digital untuk mendukung keberhasilan transformasi digital. Pihaknya terbuka untuk membantu Indonesia dalam beragam sektor termasuk digitalisasi.

"Integrasi antar program pemerintah kudu dijalankan, dan nan ter-pending gimana tim nan bergerak kudu teredukasi serta mempunyai mindset digital," katanya.

Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital (KPTDP) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa melalui digitalisasi ditambah dengan penerapan kepintaran buatan (Artificial Intelligence/AI) membantu integrasi pada beragam sektor serta menjadi solusi dari setiap persoalan nan ada dilapangan.

Dengan penerapan digital publik prasarana (DPI) sebagai fondasi sistem teknologi mendasar, dipercaya memberikan kemudahan akses jasa publik, dimana salah satu use casenya adalah sistem Perlindungan sosial (Perlinsos).

"Penerapan pemerintah digital didukung dengan AI menjadi solusi terbaik untuk menjalankan setiap progam prioritas Presiden. Kita tidak mau kehilangan momen, lantaran memang dengan pemerintah digital, kita bisa efisien, transparan dan mengurangi tatap muka," katanya.

Disampaikan bahwa melalui pemerintah digital, negara datang dengan langkah nan lebih sederhana, lebih cepat, dan lebih tepercaya. Bukan sekadar modernisasi sistem, tetapi transformasi pengalaman jasa publik.

KPTDP telah melaksanakan piloting digitalisasi support sosial di Kabupaten Banyuwangi serta sedang mempersiapkan ekspansi penerapan di 42 kabupaten/kota, dengan penambahan 1 kota, ialah Kota Batam, serta 1 provinsi, ialah Bali. Pelaksanaannya telah memberikan pembelajaran krusial mengenai percepatan proses dan penguatan transparansi penyaluran support sosial.

Luhut kerjasama berbareng Tony Blair dan tim dapat meningkatkan skala penerapan AI dalam bagian perlindungan sosial, kesehatan, pendidikan, dan kemudahan berusaha.

Disisi lain juga terdapat penguatan tata kelola AI demi keamanan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap perlindungan data. Kolaborasi juga diharapkan menyasar peningkatan kapabilitas bagi aparatur pemerintah wilayah mengenai digitalisasi, etika, dan keamanan.

"Fokus kita pada ekosistem digital nan kondusif dan tepercaya bagi masyarakat serta penyusunan peraturan presiden mendatang untuk meresmikan kerangka kerja pemerintah digital. Sebab AI berkedudukan vital dalam menganalisis info dari identitas digital, meningkatkan efisiensi, mengoptimalkan penerimaan pajak," katanya.

Sementara itu, Menteri PANRB Rini Widyantini mengatakan bahwa transformasi digital pemerintah dan tata kelola info pembangunan menjadi perihal krusial untuk dilakukan dengan ditunjang oleh pemanfaatan Digital Publik Infrastruktur (DPI) nan menjadi tulang punggung beragam jasa pemerintah.

DPI sendiri berupa identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital nan dijaga selaras dengan prinsip pelindungan info pribadi dan keamanan siber.

Dijelaskan jika transformasi digital perlindungan sosial mengintegrasikan Identitas Digital, pertukaran info terpercaya, pembayaran digital, dan Portal Perlindungan Sosial ke dalam satu alur jasa nan terpadu.

Tujuannya bukan sekadar mendigitalkan proses nan sudah ada, melainkan merancang ulang secara mendasar penyampaian jasa agar menjadi lebih sederhana, transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Menurutnya segala upaya nan dilakukan banyak pihak bukan sekadar digitalisasi support sosial, namun sebagai dasar bagi sistem perlindungan sosial nan lebih terintegrasi, transparan, dan berpusat pada warga.

Bagian terpenting, kata Rini, adalah memastikan bahwa pembelajaran ini diwujudkan dalam penerapan nasional nan berkepanjangan melalui kebijakan nan tepat, tata kelola nan efektif, dan kerjasama kelembagaan nan kuat, serta didukung oleh strategi dan kelembagaan nan berdedikasi guna menjamin keberlanjutan transformasi digital.

Dirinya meyakini bahwa keberhasilan transformasi pemerintahan digital berjuntai pada tiga komponen nan saling memperkuat, ialah kepemimpinan, tata kelola kelembagaan nan kuat, dan pendekatan penerapan nan didorong oleh kasus penggunaan (use case).

Berdasarkan pengalaman bahwa transformasi digital tidak hanya teknologi, melainkan agenda tata kelola. Teknologi menyediakan sarana pendukungnya, namun kepemimpinan, kelembagaan, dan kolaborasi-lah nan menentukan keberhasilan transformasi tersebut.

"Kami sangat menyambut baik keterlibatan mitra global, termasuk TBI, dalam upaya tersebut. Kepemimpinan Anda nan telah lama teruji dalam reformasi sektor publik dan transformasi digital telah menginspirasi banyak negara, termasuk Indonesia. Dukungan Anda selama ini terhadap transformasi digital Indonesia bakal sangat berharga," pungkasnya.

(haa/haa)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]