Marak OTT Kepala Daerah, DPR Minta Prabowo Beri Arahan Antikorupsi Khusus

Ilustrasi .(MI)

ANGGOTA Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengusulkan agar Presiden Prabowo Subianto menjadikan agenda pemberantasan korupsi sebagai salah satu konsentrasi utama saat mengumpulkan seluruh kepala wilayah di Jakarta. 

Forum tersebut dinilai menjadi momentum krusial untuk memperkuat komitmen pemerintah wilayah dalam membangun tata kelola nan bersih.

“Yang jauh paling krusial lagi adalah gimana arahan, penegasan, dan penguatan komitmen dari Presiden kepada seluruh kepala wilayah untuk lebih sungguh-sungguh dan serius dalam melakukan pemberantasan korupsi dan membangun pemerintahan nan bersih,” kata Doli dalam keterangannya kepada wartawan, Minggu (2/8).

Doli menilai penguatan komitmen antikorupsi perlu terus disampaikan mengingat maraknya kepala wilayah nan tersangkut kasus hukum. 

Dalam beberapa waktu terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan serangkaian Operasi Tangkap Tangan (OTT) nan menjerat sedikitnya 16 kepala daerah. 

Perkara tersebut beragam, mulai dari dugaan suap proyek hingga pemerasan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Doli, rentetan kasus ini menjadi sirine keras bagi pemerintah pusat untuk terus mengingatkan para pejabat wilayah agar menjalankan pemerintahan secara bersih dan akuntabel.

“Hal ini krusial untuk diingatkan terus, lantaran belakangan ini nyaris setiap minggu kita mendengarkan buletin adanya kepala wilayah nan terjerat dugaan korupsi,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya telah melaporkan kepada Presiden mengenai belasan kepala wilayah nan terjerat perkara korupsi tersebut.

FORUM KONSOLIDASI
Selain memperkuat komitmen antikorupsi, Doli memandang pertemuan Presiden dengan para pemimpin wilayah sangat relevan dijadikan wadah konsolidasi nasional. Terlebih, pemerintah wilayah saat ini menghadapi beragam tantangan fiskal dan operasional.

Menurutnya, kepala wilayah perlu diberi ruang untuk menyampaikan beragam hambatan secara langsung kepada Kepala Negara, terutama mengenai akibat kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD).

“Khususnya mengenai situasi akibat dari pemotongan TKD nan selama ini dibicarakan di ruang publik. Di forum itulah kesempatan bagi kepala wilayah untuk menyampaikan langsung kepada Presiden, untuk kemudian mendapatkan solusinya,” tutur Doli.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan rencana untuk mengumpulkan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota dalam sebuah rapat unik di Jakarta. 

Meski agenda pasti pelaksanaannya belum ditetapkan, Presiden menyebut pertemuan tersebut di antaranya bakal membahas Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah).

“Nanti ada rapat unik ya gubernur, semua bupati saya bakal kumpulkan di Jakarta. Saya tidak tahu persisnya kapan,” ujar Prabowo saat menghadiri aktivitas di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7). (Dev/P-2)