Mendagri: Integrasi Data Dukcapil Perkuat Bansos Tepat Sasaran

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi keberhasilan pilot project program perlindungan sosial (Perlinsos) di Kabupaten Banyuwangi. Keberhasilan tersebut, menurutnya, menunjukkan pentingnya peran Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sebagai fondasi e-government alias Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Berdasarkan hasil pilot project per 30 Juni 2026, dari 323.339 kepala family (KK) pendaftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), sebanyak 45,2% diidentifikasi berpotensi layak menerima bantuan, sedangkan sisanya berpotensi tidak layak. Sementara itu, dari 290.967 KK pendaftar Program Keluarga Harapan (PKH), sebanyak 31,2% berpotensi layak dan 68,4% berpotensi tidak layak.

"Tahap pertamanya e-government ini, kita mau menyasar dulu masalah support sosial, agar support sosial ini tepat sasaran diintegrasikan dari info Dukcapil nan punya face recognition dan fingerprint, dan retina mata," ujar Tito dikutip dari keterangan tertulis, Senin (3/8/2026).

Dia menjelaskan, dalam penyelenggaraan e-government, info Dukcapil diintegrasikan dengan info Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengetahui apakah calon penerima support sosial mempunyai aset tanah. Data tersebut juga dipadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) nan dihimpun Badan Pusat Statistik (BPS) melalui survei door to door.

Selain itu, info Dukcapil turut diintegrasikan dengan info kepolisian, khususnya Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), guna memastikan kepemilikan kendaraan calon penerima bantuan.

"[Jadi] ada beberapa kementerian berasosiasi menjadi satu. Tapi info nan dipakai awal, itu adalah info perorangan nan ada di Dukcapil," jelasnya.

Ia menambahkan, integrasi info antarkementerian dan lembaga tersebut bakal menghasilkan info nan lebih jeli sehingga support dapat diterima oleh masyarakat nan betul-betul memenuhi kriteria.

"Ya jika seandainya jatuh ke tangan nan enggak berhak, sayang dan menimbulkan kecemburuan sosial dari mereka nan enggak dapat, tapi mereka susah," tuturnya.

Lebih lanjut, Tito menyampaikan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mendorong pemerintah mereplikasi penerapan e-government ke beragam daerah. Ia mengaku telah meninjau langsung penerapan sistem tersebut untuk program Perlinsos di Kabupaten Gianyar, Bali, pada 4 Juli 2026. Berdasarkan hasil pemantauan, sistem tersebut bisa menghasilkan info nan akurat, real-time, dan transparan.

"Kalau jatuh ke tangan orang nan benar, bansos itu efektif, efisien membantu masyarakat apalagi di tengah tekanan ekonomi saat ini," terangnya.

Karena itu, dia menargetkan penerapan e-government untuk Perlinsos di 143 kabupaten/kota pada Agustus ini. Daerah nan dipilih merupakan wilayah nan memenuhi sejumlah kriteria, antara lain mempunyai prasarana internet nan memadai, Dinas Dukcapil nan responsif, serta support dari kepala daerah.

(rah/rah) [Gambas:Video CNBC]