Mendorong Percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PERCEPATAN Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga keberlanjutan industri sawit nasional. Dalam konteks tersebut, percepatan Program PSR perlu didukung oleh kebijakan afirmatif nan tepat sasaran.

Kepala Pusat Studi Sawit IPB University, Prof Budi Mulyanto, mengatakan percepatan Program PSR sangat diperlukan mengingat terdapat banyak perkebunan kelapa sawit rakyat nan telah memasuki usia tua dan mengalami penurunan produktivitas, ialah berumur 25 tahun alias lebih. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kesiapan bahan baku bagi industri kelapa sawit nasional.

Prof Budi Mulyanto menegaskan, kesiapan bahan baku nan minim bakal berakibat negatif terhadap kesuksesan program hilirisasi kelapa sawit. Ia menyampaikan, pengembangan industri hilir kudu selaras dengan penguatan sektor hulu di industri sawit nasional.

“Peremajaan sawit ini sangat penting. Saat ini nyaris 50 persen sawit Indonesia itu merupakan sawit rakyat dan sebagian besar tanaman sudah tua. Kalau tidak diremajakan maka gimana kita bicara program hilirisasi? Karena produksi menentukan hilirisasi,” katanya di Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Guru Besar IPB University tersebut menjelaskan, salah satu langkah untuk mendorong percepatan Program PSR adalah dengan menggunakan pendekatan afirmatif. Ia mengharapkan, kebijakan afirmatif tersebut dapat memberikan perlakuan unik alias kemudahan bagi para petani rakyat khususnya mengenai dengan beragam hambatan administratif dan legalitas lahan. 

"Percepatan program peremajaan sawit rakyat memerlukan kebijakan afirmatif mengenai dengan masalah legalitas lahan. Kebijakan afirmatif tersebut kudu berbasiskan pada prinsip kepastian, kemanfaatan, dan keadilan," paparnya.

Budi Mulyanto menilai, keahlian Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) cukup baik mengenai dengan penyelenggaraan Program PSR. Kinerja baik tersebut dinilai dari kebermanfaatan program PSR terhadap petani rakyat, keberlanjutan lingkungan, hingga kelangsungan industri sawit nasional.

Ia menambahkan, penyaluran biaya support oleh BPDP terhadap penyelenggaraan program peremajaan tanaman kelapa sawit rakyat tersebut juga sangat baik lantaran menggunakan prinsip kehati-hatian dan tata kelola nan bertanggung jawab.

“Dalam memberikan support pendanaan Program PSR, BPDP sudah sangat prudent. Prinsip kehati-hatian nan diterapkan oleh BPDP itu sangat penting,” tegasnya.

Head of International Relation Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP APKASINDO), Djono Albar Burhan, mengakui bahwa Program PSR nan dilaksanakan oleh BPDP telah memberikan faedah positif bagi para petani dalam meningkatkan produktivitas perkebunan sawit rakyat.

Djono Albar Burhan menambahkan, Program PSR menjadi momentum bagi petani rakyat untuk melakukan regenerasi tanaman sekaligus meningkatkan hasil produksi melalui penggunaan bibit alias bibit bersertifikat dan penerapan tata kelola perkebunan nan lebih baik.
“Tentunya kita petani sawit sangat terbantu dengan program peremajaan. Di tengah produktivitas nan menurun saat umur tanaman sawit sudah di atas 25 tahun dan juga produktivitas di bawah 10 ton per hektare per tahun, peremajaan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan produktivitas,” paparnya.

Djono mengharapkan, ada kemudahan bagi para petani rakyat mengenai dengan persyaratan Program PSR. Ia meyakini, kemudahan tersebut bakal mendorong percepatan penerapan program peremajaan di Indonesia. Ia menambahkan, perlu ada kerjasama lintas sektor mencakup pemerintah di tingkat pusat hingga wilayah agar memudahkan petani rakyat dalam mengikuti program PSR tersebut. Ia juga mengharapkan ada kepastian berupaya bagi para petani rakyat khususnya mengenai dengan legalitas lahan. “Perlu ada kepastian berupaya bagi para petani sawit lantaran saat ini tetap ada isu-isu mengenai dengan legalitas lahan,” pungkasnya. (H-2)