Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (ketiga kiri) meninjau korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di Gapura Surya Nusantara, Surabaya, Senin (3/8/2026) awal hari.(ANTARA/Naufal Ammar Imaduddin)
MENTERI Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan pemerintah bakal melakukan pertimbangan menyeluruh terhadap operator KMP Mutiara Sentosa II. Langkah ini diambil menyusul kejadian kebakaran nan menimpa kapal tersebut di perairan utara Sumenep, Jawa Timur.
Dudy menjelaskan bahwa proses pertimbangan bakal dimulai segera setelah Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) merampungkan investigasi mengenai penyebab pasti kebakaran. Evaluasi ini menjadi perhatian serius pemerintah mengingat kapal tersebut dilaporkan telah mengalami kejadian kebakaran sebanyak dua kali.
"Kami bakal evaluasi, tapi nan paling krusial bakal lihat dulu sebab-sebabnya dari KNKT. Ini menjadi lesson learned buat kita dan pertimbangan kepada perusahaan nan bersangkutan," ujar Dudy saat memberikan keterangan di Surabaya, Senin (3/8) awal hari.
Sinkronisasi Data Manifes Penumpang
Selain konsentrasi pada investigasi penyebab kecelakaan, Kementerian Perhubungan saat ini memprioritaskan pencocokan info manifes dengan jumlah korban nan sukses dievakuasi. Proses ini krusial lantaran tetap terdapat kapal penyelamat nan dalam perjalanan menuju Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.
Menhub mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara info manifes awal dengan kondisi riil di lapangan. Hal ini dipicu oleh beberapa aspek teknis dan administratif dalam penyelenggaraan pelayaran.
| Penumpang Batal Berangkat | Data manifes tidak diperbarui sehingga jumlah di sistem lebih banyak dari fisik. |
| Penumpang tidak Tercatat | Ditemukan lima anak nan tidak masuk dalam daftar manifes resmi. |
| Jaminan Hak Korban | Pencatatan nan tidak jeli menghalang proses klaim asuransi dan kewenangan korban. |
| Ketersediaan Alat Keselamatan | Ketidakakuratan info berakibat pada penyediaan jaket pelampung, terutama untuk anak-anak. |
Komitmen Keselamatan Pelayaran
Dudy menegaskan bahwa ketertiban manajemen manifes bukan sekadar prosedur formal, melainkan instrumen vital untuk menjamin keselamatan dan kewenangan setiap penumpang. Ia memastikan proses identifikasi bakal terus dilakukan hingga seluruh penumpang betul-betul terdata dengan valid.
Pemerintah berambisi hasil investigasi KNKT nantinya dapat memberikan rekomendasi teknis nan kuat agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan, sekaligus menjadi dasar hukuman alias perbaikan manajemen bagi operator kapal nan bersangkutan. (Ant/Z-1)








English (US) ·
Indonesian (ID) ·