Menkeu Soroti Dugaan Kebocoran Rp3 T di Depo Kontainer

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti potensi kebocoran nilai ekonomi hingga triliunan rupiah dari upaya depo peti kemas kosong (empty container) dan meminta investigasi terhadap disparitas tarif jasa lift on/lift off (LoLo) di luar area pelabuhan.

Langkah ini menjadi salah satu konsentrasi dalam Sidang ke-13 Kanal Debottlenecking nan digelar Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (P3M-PPE), Rabu (12/8/2026).

Dalam sidang nan berjalan terbuka di Kementerian Keuangan itu, pemerintah membahas dua kejuaraan bumi usaha, ialah tingginya biaya logistik akibat ketidaktransparanan tarif jasa LoLo pada depo peti kemas kosong serta halangan perizinan pemanfaatan rimba produksi di Aceh.

Aduan pertama disampaikan oleh Dewan Pimpinan Nasional Dewan Pengguna Jasa Angkutan Indonesia (DPN Depalindo) nan mewakili PT Jakarta Mitra Graha. Mereka menyoroti tarif jasa LoLo di luar pelabuhan nan disebut lebih mahal sekitar Rp300.000 hingga Rp400.000 per kontainer dibandingkan tarif serupa di dalam pelabuhan.

Menurut pelaku usaha, disparitas tersebut muncul lantaran belum adanya izin unik nan mengatur struktur dan komponen tarif jasa LoLo di depo peti kemas kosong. Selain itu, terdapat sejumlah biaya tambahan seperti cleaning, damage, survei, administrasi, hingga segel nan dinilai belum mempunyai standar nan jelas.

Menanggapi perihal itu, Purbaya menegaskan pemerintah bakal berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk melakukan investigasi dan menyeragamkan tata kelola jasa depo peti kemas, baik di dalam maupun di luar area pelabuhan.

"Kita bakal berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan untuk menyelesaikan persoalan ini bersama-sama. Pertama, bakal dilakukan investigasi guna menyeragamkan tarif baik di dalam maupun luar pelabuhan. Kedua, bakal dikaji juga ketentuan mengenai perusahaan asing nan mempunyai depo di Indonesia," kata Purbaya dalam keterangan resmi.

Ia menambahkan, pembahasan lanjutan bakal dilakukan dalam dua pekan mendatang dengan melibatkan Menteri Perhubungan guna mempercepat pengambilan keputusan.

Menurut Purbaya, pembenahan sektor ini krusial lantaran terdapat potensi nilai ekonomi nan bisa dioptimalkan di dalam negeri.

"Yang penting, kita mau memastikan potensi nilai ekonomi sebesar Rp2-3 triliun dapat terus dimanfaatkan secara optimal di dalam negeri. Penyesuaian patokan ini juga bakal turut membantu UMKM, dan pada akhirnya dapat membantu meredakan tekanan terhadap rupiah," tegasnya.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]