Merdeka Bukan Diskonan: Menggugat Amnesia Sejarah RI dan Utang Kehormatan Kepada Palestina

Mohsen Hasan: Dewan Pakar DPP Partai NasDem, Pemerhati Sosial, Politik, Budaya, Pendidikan & Isu Global, Direktur Studi Islam dan Ilmu Filsafat.(Dok. Pribadi)

SETIAP kali Agustus tiba, langit negeri ini riuh oleh kepakan bendera, lomba seremonial, dan pidato formalitas pejabat nan diulang seperti kaset rusak. Kita merayakan ulang tahun kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia seolah-olah kedaulatan ini adalah warisan diskonan tanpa biaya nan jatuh cuma-cuma dari langit, alias sekadar hasil akhir dari selembar kain proklamasi dan beberapa bilah bambu runcing nan diikat pita merah putih.

Kenyataan sejarah sesungguhnya jauh lebih getir, rumit, dan berdarah. Kemerdekaan itu mahal —terlalu mahal untuk sekadar dirayakan dengan hura-hura dangkal tanpa makna. Namun nan lebih menyedihkan hari ini, di usia Republik nan membubung ke-81 tahun, banyak anak bangsa nan dihinggapi amnesia sejarah akut. Kita bertindak seolah lupa bahwa saat proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 1945, kas negara berada di nomor nol besar, diplomasi terkunci rapat, dan militer kolonial terkepung blokade ketat.

Jika bukan lantaran jaringan tangan-tangan tulus dari Timur Tengah —khususnya dari tanah Palestina— Republik ini mungkin sudah meninggal muda sebelum sempat merangkak belajar berdiri.

Tiga Tinta Emas Palestina saat Indonesia Sekarat

Ketika para diplomat awal Indonesia terlunta-lunta di luar negeri tanpa bekal memadai dan tanpa kepastian ongkos bergerak, sejarah mencatat pengorbanan rakyat Palestina nan tidak boleh dihapus oleh erosi waktu maupun pragmatisme politik era modern:

• Ketulusan Tanpa Kuitansi Muhammad Ali Taher: Seorang saudagar kaya asal Palestina nan tanpa ragu mencairkan seluruh duit tabungannya di bank untuk diserahkan bulat-bulat kepada diplomat Indonesia. Tanpa kuitansi, tanpa syarat, dan tanpa mengharapkan dividen politik. Sebuah ketulusan tertinggi dari kerabat kandung nan rela jatuh miskin untuk lahirnya Indonesia.
• Ketegasan Politis Sheikh Amin Al-Husaini: Mufti Agung Palestina nan menggunakan seluruh wibawa politik dan spiritualnya sejak September 1944 untuk menggalang opini publik global. Ia mendesak dan memaksa bumi Arab menoleh serta mengakui bahwa ada sebuah bangsa besar berjulukan Indonesia nan sedang memperjuangkan kewenangan lahirnya di Asia Tenggara.
• Militansi Mahasiswa & Santri Al-Azhar Kairo: Pemuda sipil dan mahasiswa asal Nusantara berbareng rekan-rekan Arab nan bertindak menjadi "diplomat tidak resmi". Mereka bergerak dari pintu ke pintu, menembus birokrasi kaku, dan menggebrak nurani para penguasa Arab dengan modal kecerdasan, keberanian, dan ikatan iktikad nan kokoh.

Merekalah nan memicu pengaruh domino diplomasi hingga Mesir, Suriah, dan Arab Saudi bergantian memberikan pengakuan de jure bagi kedaulatan kita. Merekalah nan menyuntikkan modal awal eksistensial saat bangsa ini tidak mempunyai apa-apa selain nekat dan doa.

Kekufuran Nikmat Sejarah & Utang Moral Bangsa

Melupakan narasi heroik ini dalam seremoni kemerdekaan ke-81 adalah bentuk nyata dari kekufuran nikmat sejarah. Sungguh sebuah ironi nan menyayat nurani: bangsa nan dulu hartanya ludes dan tenaganya lenyap untuk membidani kemerdekaan Indonesia, justru tanah airnya sendiri —Palestina— hari ini tetap dijajah, ditindas, dan menghadapi genosida sistematis di depan mata bumi nan membisu.

Mendukung kemerdekaan Palestina bagi Indonesia bukanlah sekadar tindakan solidaritas musiman, bukan tren diplomasi luar negeri, dan jauh melampaui urusan sentimen kepercayaan belaka. Ini adalah utang kehormatan nan belum lunas, petunjuk sakral Pembukaan UUD 1945 nan memaktubkan bahwa kemerdekaan adalah kewenangan segala bangsa, serta komitmen moral eksistensial nan tidak boleh ditukar dengan investasi, perdagangan, alias pragmatisme ekonomi sekejap.

Sebagaimana nan pernah ditegaskan dengan lantang oleh Sang Proklamator: "Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang kolonialisme Israel." —Presiden Soekarno 1962.

Menatap HUT Ke-81 RI dengan Nurani Waras

Peringatan kemerdekaan tahun ini kudu segera dibersihkan dari hura-hura tanpa arah. Generasi hari ini kudu disadarkan bahwa kenyamanan hidup dan pembangunan pesat nan mereka nikmati sekarang dibayar oleh darah para pahlawan dan ketulusan para penolong luar negeri di masa-masa paling kritis.

Jasa para tokoh Palestina dan perintis diplomasi awal kudu dihidupkan kembali secara terstruktur dalam kurikulum sejarah nasional, ruang-ruang kelas, dan diskursus publik. Ingatan kolektif ini bukan sekadar nostalgia, melainkan bahan bakar moral bagi kompas politik luar negeri Indonesia. Bangsa nan besar tidak bakal pernah mengingkari penolong nan menyelamatkannya di masa silam saat dia tidak berdaya.

Di usia ke-81 ini, Indonesia tidak boleh menjadi penonton pasif. Kita kudu tetap berdiri di garis paling depan, bersuara paling lantang, dan bertindak paling tegas hingga bumi Palestina mendapatkan kemerdekaan hakikinya. (H-3)