Meski Didesak Mundur, Dukungan ke KH Miftahul Akhyar Mengalir di Muktamar NU

Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar (tengah) didampingi Wakil Rais Aam PBNU KH Anwar Iskandar (kiri), Wakil Rais Aam PBNU KH Afifuddin Muhajir (kanan) memberikan sambutannya saat membuka rapat pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta(ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal/foc.)

DESAKAN mundur digaungkan sejumlah kalangan Nahdlatul Ulama (NU) agar Rais Aam PBNU KH Miftahul Akhyar tidak mencalonkan diri. Namun dia  tetap menerima support agar maju kembali saat Muktamar NU nan berjalan di Jombang, Jawa Timur.

Dukungan terhadap pengasuh Pondok Pesantren  Miftachussunnah Surabaya itu mengemuka dari pengurus NU di daerah. Rais Syuriyah PCNU Kabupaten Batu Bara, M. Ridwan Butar-Butar. Dirinya berharap, KH Miftachul Akhyar kembali menjadi Rais Aam PBNU.

"Harapan kami KH Miftachul Akhyar kembali menjadi Rais Aam PBNU. Beliau mempunyai kapabilitas keulamaan dan pengalaman nan sangat dibutuhkan untuk menjaga arah perjuangan NU," katanya di arena Muktamar NU di Jombang, Jumat (28/8).

"Kepemimpinan di tingkat PBNU kudu bisa menjaga persatuan dan marwah organisasi. Kami memandang KH Miftachul Akhyar mempunyai kapabilitas tersebut," tegasnya.

Selain itu, pengabdian KH Miftahul Akhyar diakui negara. Pada 2025 dia menerima Bintang Mahaputera Utama dari Presiden. Di abad kedua NU, para pengurus di wilayah menilai obor tradisi itu kudu terus menyala.

“Muktamirin diajak memilih Rais Aam nan merdeka dari kepentingan politik praktis dan berpegang teguh pada tradisi dan khittah,” katanya.

Ridwan menilai KH Miftahul Akhyar merupakan figur nan tepat melanjutkan marwah Syuriyah di abad kedua NU, menjaga otoritas ustadz di tengah derasnya gelombang politik praktis.

Sanad keilmuan KH Miftahul Akhyar, kata dia, terbangun sejak usia delapan tahun di Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, kemudian Rejoso (Darul Ulum), Sidogiri, dan Al-Islah Soditan Lasem, serta majelis Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. 

“Integritasnya teruji ketika dia memilih mundur dari Ketua Umum MUI pada 2022 demi berfokus berkhidmah dan menolak rangkap jabatan, keputusan nan dinilai sebagai bukti komitmen menjaga amanah tanpa kepentingan lain,” katanya. (H-4)