MK Nyatakan Penghinaan Terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara Tidak Bisa Dipidana

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan perkara Nomor 282/PUU-XXIII/2025, pada Jumat (28/8/2026). Gugatan ini diajukan oleh 12 orang nan tetap berstatus mahasiswa.

"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK, Suhartoyo ketika membacakan amar putusan, Jumat (28/8/2026).

Baca juga: 5 Hal nan Perlu Diketahui tentang Putusan MK soal Pasal Penghinaan Presiden dan Wapres

Diketahui para pemohon melakukan pengetesan materiil Pasal 240 dan Pasal 241 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 240 mengatur tentang Penghinaan terhadap Pemerintah alias Lembaga Negara.

Follow WA Channel SINDOnews untuk Berita Terbaru Setiap Hari

Follow

Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya