Momentum HUT RI, Asosiasi Buruh Desak 3 Poin pada Pemerintah

ilustrasi(Antara)

Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) menilai kemerdekaan bagi kaum buruh/pekerja kudu diwujudkan dalam corak pekerjaan nan layak, bayaran nan adil, kepastian hubungan kerja, perlindungan sosial, serta masa depan nan lebih sejahtera. Karena itu, pada momentum HUT ke-81 RI ini Aspirasi mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah nyata dalam tiga perihal penting.

Pertama, kata Presiden Aspirasi Mirah Sumirat, segera menyelesaikan dan mengesahkan RUU Perampasan Aset.

"Korupsi bukan hanya merampas duit negara dan kewenangan rakyat, tetapi juga menjadi salah satu aspek utama nan menghalang investasi dan pembuatan lapangan pekerjaan," ujarnya dalam keterangan nan diterima, Senin (17/8).

Menurutnya, praktik korupsi dapat meningkatkan biaya ekonomi, menciptakan ketidakpastian, merusak kepastian hukum. Pada akhirnya dia menurunkan kepercayaan bumi upaya maupun penanammodal terhadap suasana investasi di Indonesia.

"Padahal, investasi nan sehat dan berbobot sangat dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan memperluas kesempatan kerja bagi rakyat Indonesia" ujar Mirah.

Karena itu, pemberantasan korupsi dinilai kudu menjadi bagian krusial dari strategi pemerintah dalam membangun ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Mirah menyebut negara kudu mempunyai instrumen norma nan kuat untuk mengejar dan merampas aset hasil kejahatan.

"Aspirasi mendesak pemerintah dan DPR RI agar segera menyelesaikan dan mengesahkan RUU Perampasan Aset, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip negara hukum, due process of law, dan perlindungan terhadap hak-hak penduduk negara," jelasnya.

Mirah menginginkan investasi masuk ke Indonesia bukan lantaran praktik transaksional alias korupsi, tetapi lantaran Indonesia mempunyai kepastian hukum, pemerintahan nan bersih, suasana upaya nan sehat, serta tenaga kerja nan produktif dan terlindungi.

"Pada akhirnya, pemberantasan korupsi bukan hanya persoalan penegakan hukum, tetapi juga perjuangan untuk membuka lapangan pekerjaan, menghentikan PHK massal, meningkatkan kesejahteraan pekerja, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Kedua, pemerintah didesak kudu menciptakan sebanyak-banyaknya lapangan pekerjaan nan layak dan berkualitas.

Menurutnya, kemerdekaan bakal kehilangan makna andaikan rakyat tetap kesulitan mendapatkan pekerjaan. Negara tidak cukup hanya mengejar nomor pertumbuhan ekonomi, tetapi kudu memastikan pertumbuhan tersebut bisa menciptakan pekerjaan umum nan layak, produktif, berkelanjutan, dan memberikan kepastian masa depan bagi pekerja.

"Pemerintah kudu memperkuat industri nasional, mendorong investasi nan berkualitas, melindungi sektor-sektor padat karya, serta memastikan setiap kebijakan ekonomi mempunyai akibat nyata terhadap pembuatan lapangan kerja. Investasi kudu menghasilkan pekerjaan, bukan sekadar nomor pertumbuhan ekonomi," paparnya.

Ketiga ialah dorongan untuk menghentikan PHK massal dan lindungi pekerja Indonesia.

Pihaknya prihatin terhadap tetap terjadinya gelombang PHK di beragam sektor. Di tengah tekanan ekonomi dan perubahan industri, katanya, pekerja tidak boleh selalu menjadi pihak nan pertama kali dikorbankan.

"Kami meminta pemerintah memperkuat pengawasan ketenagakerjaan, mendorong perbincangan sosial antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, serta memastikan setiap kebijakan perusahaan nan berakibat pada pekerja dilakukan secara transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," ungkapnya.

Menurutnya, kemerdekaan tidak boleh hanya dirasakan oleh mereka nan mempunyai modal dan kekuasaan. Kemerdekaan kudu dirasakan sampai ke pabrik, kantor, pasar, desa, dan rumah-rumah para pekerja Indonesia.

"Di usia Republik Indonesia nan ke-81 ini, mari kita bangun Indonesia nan betul-betul merdeka: merdeka dari korupsi, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari ketidakpastian kerja, dan merdeka dari ketakutan kehilangan pekerjaan," tutupnya. (E-3)