Myanmar Tolak Seruan ASEAN untuk Bebaskan Aung San Suu Kyi

Foto Handout/Biro Pers dan Informasi Kepresidenan Myanmar/AFP(Foto nan dirilis pada 3 Agustus 2026 menunjukkan Aung San Suu Kyi (kiri) berjumpa dengan Arnaude de Baecque, perwakilan tetap ICRC untuk Myanmar, di Naypyidaw.)

PEMERINTAH nan didukung militer Myanmar menolak seruan terbaru ASEAN agar pemimpin nan digulingkan, Aung San Suu Kyi, dibebaskan tanpa syarat. Myanmar menilai tuntutan tersebut mencampuri proses norma dan kebijakan internal negara.

Kementerian Luar Negeri Myanmar dalam pernyataan, Sabtu (8/8), mengatakan seruan ASEAN mengenai akses terhadap Suu Kyi dan pembebasan tahanan lainnya berimplikasi terhadap proses peradilan serta prinsip dasar supremasi norma di negara berdaulat.

"Setiap pembebasan hanya bakal dilakukan sesuai dengan hukum," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Myanmar.

Pernyataan tersebut muncul beberapa hari setelah pemimpin junta sekaligus Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, mengunjungi Thailand. Kunjungan itu menjadi salah satu perkembangan terbaru dalam hubungan Myanmar dengan negara-negara ASEAN setelah bertahun-tahun mengalami pengucilan menyusul kudeta militer pada 2021.

Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Myanmar juga menghadiri pertemuan informal dengan para menteri luar negeri ASEAN. Pertemuan tersebut menjadi pertemuan tatap muka pertama pada tingkat tersebut sejak kudeta.

ASEAN Desak Akses ke Suu Kyi

ASEAN sebelumnya menyerukan pembebasan tanpa syarat terhadap Suu Kyi dan tahanan politik lainnya. Ketua ASEAN tahun ini, Filipina, juga berambisi utusan unik ASEAN untuk Myanmar, Ma. Theresa P. Lazaro, dapat mengunjungi negara tersebut dan berjumpa Suu Kyi serta pihak-pihak lainnya.

Lazaro sebelumnya mengunjungi Myanmar pada Januari dan berjumpa Min Aung Hlaing untuk membahas peningkatan kerja sama Myanmar dengan ASEAN.

Myanmar, dalam pernyataan terbarunya, juga menilai ASEAN tidak lagi perlu mempertahankan posisi utusan unik untuk Myanmar nan dibentuk setelah kudeta.

"Menurut pandangan Myanmar, penunjukan dan keberlanjutan peran Utusan Khusus Ketua ASEAN nan baru tidak lagi diperlukan," kata Kementerian Luar Negeri Myanmar.

Myanmar berdasar pemerintahan saat ini telah mengambil alih tanggung jawab negara setelah pemilu multipartai nan disebutnya mencerminkan kehendak rakyat.

Namun, pemilu nan mengantarkan Min Aung Hlaing menjadi presiden tersebut mendapat kritik luas dari masyarakat internasional. Pemilu berjalan secara berjenjang hingga Januari 2026 dan hanya digelar di wilayah nan berada di bawah kendali junta.

Pertahankan Konsensus Lima Poin

Kudeta militer pada 2021 memicu perang kerabat di Myanmar nan diperkirakan telah menewaskan lebih dari 100.000 orang. Konflik tersebut juga mendorong ASEAN mengecualikan Myanmar dari sejumlah pertemuan tingkat tinggi hingga terdapat kemajuan dalam penerapan Konsensus Lima Poin.

Konsensus tersebut antara lain menyerukan penghentian kekerasan terhadap penduduk sipil dan peningkatan akses support kemanusiaan.

Di tengah tekanan internasional terhadap kondisi Suu Kyi, seorang perwakilan Komite Internasional Palang Merah (ICRC), Arnaud de Baecque, diizinkan berjumpa dengannya pada awal Agustus. Pertemuan tersebut menghasilkan foto langka Suu Kyi selama berada dalam tahanan.

Penahanan berkepanjangan terhadap penerima Nobel Perdamaian itu telah memicu kekhawatiran internasional mengenai kondisi kesehatannya.

Kementerian Luar Negeri Myanmar menegaskan pemerintah bakal terus berasosiasi dengan ASEAN dengan caranya sendiri sembari mempertahankan kepentingan nasional dan kedaulatan negara.

Myanmar juga mengingatkan ASEAN agar tidak mengambil tindakan nan dianggap sebagai tekanan berlebihan alias kombinasi tangan terhadap urusan dalam negeri negara anggota. (The Star/B-3)