Nahdliyin Dorong Evaluasi Laporan Pertanggungjawaban di Muktamar ke-35 NU

Sekjen PBNU, Saifullah Yusuf (kiri) didampingi Ketua Panitia Lokal sekaligus Ketua Yayasan Pondok Pesantren (PP) Bahrul Ulum, KH Abd Rozaq Sholeh (ketiga kiri) melepas secara simbolis transportasi peserta Muktamar saat Apel Siaga Sukses Panitia Lokal Mukt( ANTARA FOTO/Syaiful Arif/bar)

MENJELANG perhelatan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Tambakberas, Jombang, aktivis sekaligus pengasuh Nahdliyin Bergerak, HRM. Khalilur R. Abdullah Sahlawiy (Gus Lilur) mengajak para muktamirin untuk bersikap kritis dan objektif terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepengurusan PBNU.

Gus Lilur menegaskan bahwa aktivitas ini bukan corak permusuhan terhadap NU maupun pengurus nan purna tugas, melainkan upaya menjaga tata kelola dan marwah organisasi. Menurutnya, pertimbangan pertanggungjawaban hendaknya tidak diselesaikan sekadar atas dasar tradisi sungkan alias formalitas muktamar.

"LPJ kudu diperlakukan sebagai arsip pertanggungjawaban nan menentukan apakah sebuah kepengurusan betul-betul telah menjalankan mandat organisasi. Penerimaan LPJ tidak semestinya dilakukan hanya lantaran tradisi sungkan," ujar Gus Lilur melalui keterangannya, Jumat (21/8/2026).

Gus Lilur menyoroti dinamika internal PBNU sepanjang lima tahun terakhir, termasuk bentrok kepemimpinan nan sempat mengemuka di publik pada akhir 2025. Selain itu, dia menilai pertanggungjawaban perlu mengukur keberadaan hasil kerja bentuk dan program konkret nan dirasakan langsung oleh jamaah di tingkat akar rumput, daripada sekadar capaian administratif.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya menjaga keselarasan antara PBNU dengan pengurus di tingkat wilayah (PWNU) maupun bagian (PCNU). Penggunaan instrumen administratif seperti pembekuan dan pemberhentian dinilai perlu dievaluasi agar tidak mengikis rasa mempunyai kader terhadap jam'iyah.

Di samping persoalan internal, isu-isu norma nan melibatkan tokoh-tokoh nan diidentikkan dengan NU turut disinggung sebagai bahan pertimbangan etis dan kelembagaan demi menjaga kepercayaan masyarakat luas.

"Menolak LPJ bukan berfaedah memusihi NU. Ini adalah bagian dari tanggung jawab muktamirin untuk memastikan PBNU ke depan dipimpin oleh kepengurusan nan lebih transparan, rukun, dan konsentrasi melayani umat," pungkasnya. (H-4)