NU di Tengah Bayang-Bayang Kekuasaan: Satu Refleksi untuk Muktamar ke-35

Ridwan al-Makassary
Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
Direktur Center for the Study of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII

PADA Kamis, 27 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto telah menghadiri dan membuka secara resmi penyelenggaraan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Tambakberas, Jombang, nan bakal berjalan hingga 31 Agustus 2026. Salah satu pertanyaan nan cukup banyak didiskusikan publik adalah apakah kepemimpinan baru paska Muktamar bakal melahirkan NU nan independen, konsentrasi pada kerja keumatan dan kebangsaan, alias organisasi tersebut semakin terjebak dalam bayang-bayang kekuasaan?

Lebih jauh, pertanyaan ini bukan mengada-ada dengan kejadian-kejadian sebelumnya, termasuk NU menerima konsesi tambang batu bara dari pemerintah dengan PP Nomor 25 tahun 2024, nan menyulut kontraversi. Pertanyaan esensial ini adalah alarm, oleh lantaran NU terlalu besar untuk hanya menjadi penonton politik. Tetapi, NU juga terlalu berbobot untuk dijadikan sebagai perangkat politik kekuasaan.

Muktamar ke-35 mengusung tema “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah untuk Kemaslahatan Bangsa” nan substansinya mulia. Muktamar juga berbincang tentang regenerasi, program kerja, bahtsul masail, dan kepemimpinan. Namun, di kembali seluruh prosedur itu terdapat pertarungan nan jauh lebih fundamental, ialah pertarungan menentukan watak NU di hadapan kekuasaan. Apakah NU bakal menjadi kekuatan moral nan mengontrol kekuasaan, alias kekuatan sosial nan dikontrol oleh kekuasaan?

Sejarah mengajarkan, kekuasaan nyaris selalu mempunyai daya tarik gravitasi. Ia menarik elite, organisasi, apalagi lembaga keagamaan untuk masuk ke orbitnya. Semakin dekat seseorang alias sebuah organisasi dengan pusat kekuasaan, semakin susah menjaga jarak kritis. Singkatnya, dia tidak bakal bersikap kritis, tetapi lebih menjadi pendukung kekuasaan. Di sinilah marwah NU diuji.

Marwah bukan soal kehormatan simbolik. Bukan pula soal seberapa besar seorang pejabat negara menghadiri aktivitas NU. Marwah, sejatinya, adalah keahlian untuk tetap berbicara betul ketika kebenaran itu tidak menyenangkan penguasa.