Pancasila yang Kita Peringati, Pancasila yang Kita Khianati

Muhamad Towil Akhirudin, Dosen dan Pengelola Universitas Darunnajah

Setiap awal Juni, kita seperti mengulang ritual tahunan nan serba seragam. Tahun ini pun negara sudah menyiapkan temanya: “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia.” Bendera dikibarkan sehari penuh, iklan wajah pejabat dengan senyum terkembang menghiasi perspektif jalan, dan pidato tentang indahnya bernegara kembali bergaung dari kembali podium. Tetapi sembari kita bicara soal menjadi fondasi perdamaian dunia, di dalam negeri kita justru tetap sibuk saling serang.

Begitu upacara usai dan layar ponsel kembali menyala, realitas pahit langsung menampar kita kembali ke bumi: sikap intoleran nan makin galak, skandal korupsi nan tak habis-habisnya, dan keadilan norma nan terasa berbeda tergantung siapa nan diadili. Ada lembah nan teramat dalam antara Pancasila nan kita agungkan di atas kertas dengan apa nan betul-betul kita hidupi.

Delapan dasawarsa lalu, para pendiri bangsa merumuskan Pancasila bukan sekadar untuk kebutuhan pajangan alias materi hafalan. Bung Karno sering menyebutnya sebagai leitstar, bintang penuntun arah ke mana bahtera Indonesia ini mau dibawa berlayar. Sialnya, di tengah pusaran disorientasi sosial-politik saat ini, sinar bintang itu kian buram. Pancasila nan sejatinya hidup dan adaptif, sekarang lebih sering ditarik ke sana-kemari, diposisikan sebagai bemper kepentingan politik jangka pendek, sementara nilai-nilai substansialnya perlahan ditinggalkan oleh masyarakat nan makin pragmatis.

Semua ironi ini akhirnya mengantar kita pada satu kegelisahan nan mendesak: apakah Pancasila hari ini tetap betul-betul berfaedah sebagai kompas moral bangsa, alias sudah menyusut menjadi sekadar perangkat politik untuk membungkam kritik dan pemanis formalitas nan kehilangan jiwanya?

Mari kita bedah situasi ini mulai dari fondasi pertama, Ketuhanan nan Maha Esa. Tengok saja gimana ekspresi keagamaan tumbuh begitu subur di ruang digital kita. Lini masa penuh dengan konten religius nan mudah sekali mendulang viral, perdebatan dalil perpindahan terjadi nyaris setiap jam, dan tiba-tiba saja semua orang punya panggung untuk memamerkan kesalehannya. Namun, ada paradoks besar di kembali keriuhan kosmetik ini.

Di bumi nyata, kerukunan kita justru jauh lebih rapuh. Sepanjang 2025 saja, SETARA Institute mencatat 221 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama, dari pembubaran paksa aktivitas retret di Cidahu, Sukabumi, sampai penyerangan rumah angan di Padang Sarai, Sumatera Barat. Berita penolakan terhadap rumah ibadah dan pembatasan kewenangan golongan minoritas pun belum juga reda. Sekalipun angkanya sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya, ratusan kasus dalam setahun tetap menunjukkan kerukunan kita tetap jauh dari pulih.

Agama dan Tuhan terlalu sering diseret ke panggung politik praktis alias dijadikan amunisi bentrok daring, sementara nilai ketuhanan nan paling esensial, seperti welas asih, rasa aman, dan saling menghormati, justru menguap. Kita mendadak jadi bangsa nan sibuk mengurusi bungkus, tapi abai pada isi.

Imbas dari dangkalnya penghayatan itu langsung menghantam pilar kedua, Kemanusiaan nan Adil dan Beradab. Kita selalu bangga dengan narasi bahwa manusia Indonesia itu ramah, santun, dan menjunjung tinggi tata krama. Tapi cobalah tengok sungguh bising dan brutalnya kolom komentar media sosial kita hari ini.

Begitu mudahnya jempol netizen meluncurkan pembunuhan karakter lewat tindakan doxxing dan perundungan siber tanpa secuil pun rasa bersalah. Empati seolah menjadi peralatan langka nan kalah seksi dibanding tontonan penderitaan orang lain demi berburu nomor views dan engagement.

Laporan SAFEnet apalagi menunjukkan bahwa serangan digital terhadap warga, termasuk doxing dan peretasan, melonjak dua kali lipat: dari 150 kasus pada paruh pertama 2024 menjadi 305 kasus pada periode nan sama tahun 2025. Maka ini bukan lagi sekadar kenakalan digital, melainkan sirine keras atas runtuhnya etika kita. Di kembali layar ponsel, keramahan ikonik kita mendadak luntur, digantikan oleh penghakiman massal nan jauh dari kata beradab.