Pasca-Penembakan Sekolah, Tailan Setop Izin Senjata Api Baru

Penembakan di sebuah sekolah di Tailan(AFP)

PEMERINTAH Tailan memutuskan untuk segera menghentikan publikasi izin senjata api baru. Langkah tegas ini diambil menyusul kejadian penembakan pekan lampau nan melibatkan seorang remaja berumur 14 tahun nan menewaskan delapan orang sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya sendiri.

Tragedi tersebut terjadi pada Jumat lampau di Sekolah Debsirin Nonthaburi, luar kota Bangkok. Pihak berkuasa menyatakan pelaku menembak kakek dan neneknya menggunakan pistol milik kakeknya, sebelum melepaskan tembakan ke arah pembimbing dan siswa di sekolah. Korban tewas mencakup kedua kakek-nenek pelaku, lima staf sekolah, dan seorang anak wanita berumur 12 tahun.

Kepolisian menduga pelaku mempelajari penggunaan senjata api secara berdikari melalui media sosial. Penyidik menemukan bukti remaja tersebut kerap mengonsumsi konten kekerasan secara daring dan menunjukkan kesukaan tinggi pada tata langkah penggunaan senjata. Konsumsi konten tersebut, ditambah kekhawatiran mengenai studi serta masalah keluarga, diduga menjadi pemicu tindakan nekatnya.

Negara di Asia Tenggara ini mencatat salah satu tingkat kepemilikan senjata api sipil tertinggi di kawasan, dengan sekitar 10,3 juta pucuk senjata berada di tangan warga, disertai tingginya nomor kejahatan bersenjata. Pemilik senjata api nan ada saat ini sebenarnya telah dilarang membawa senjata mereka di tempat umum sejak akhir 2023 dan diwajibkan menyimpannya di rumah alias letak penembakan.

Menanggapi kejadian mematikan ini, Perdana Menteri Anutin Charnvirakul berjanji bakal mengesahkan undang-undang pengendalian senjata api nan lebih ketat dengan hukuman nan jauh lebih berat.

"Langkah-langkah nan diumumkan bakal tetap bertindak sementara pemerintah bekerja untuk mengesahkan undang-undang pengendalian senjata api baru, dengan pengawasan nan lebih kuat dan balasan nan jauh lebih berat," tegas Anutin Charnvirakul.

Hingga pemberitahuan lebih lanjut, tidak ada izin baru untuk membeli alias mempunyai senjata nan bakal diterbitkan, dan izin pembelian nan ada tidak bakal diperpanjang. Pemerintah juga sedang mempertimbangkan langkah-langkah untuk membujuk pemilik sekitar empat juta senjata api tak berizin agar menyerahkannya kepada petugas.

Selain itu, Anutin membidik pengawasan amunisi nan lebih ketat. Para penggiat pengendalian senjata api pun mendesak dilakukannya penilaian kesehatan mental sebagai bagian dari proses perizinan serta pertimbangan izin secara berkala. Di sisi lain, Menteri Pendidikan mengusulkan pemeriksaan di pintu masuk sekolah guna mencegah siswa membawa senjata ke lingkungan pendidikan. (BBC/Z-2)