Pekerja Migran, PHK-Pendidikan: 8 Fokus DPR Awasi Pemerintahan Prabowo

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani menegakkan, pihaknya terus memastikan keahlian pemerintah berakibat pada kehidupan rakyat nan semakin baik. Langkah itu merupakan bagian dari kegunaan pengawasan DPR terhadap pemerintahan nan berlangsung.

Dia menjabarkan sejumlah persoalan nan menjadi perhatian rakyat dan perlu ditindaklanjuti. Mulai dari penyelesaian beragam kasus norma hingga masalah ketenagakerjaan di Indonesia.

Hal itu disampaikan Puan saat berpidato membuka Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 dan Penyampaian RUU APBN TA 2027 beserta Nota Keuangan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).

Berikut 8 persoalan nan jadi sorotan Puan dalam pidatonya:

1. Penyelesaian kasus hukum
2. Relaksasi shopping pegawai di daerah
3. Perluasan kesempatan kerja serta perlindungan terhadap pekerja migran dan transportasi online
4. Antisipasi kebakaran rimba dan lahan (karhutla) serta akibat tandus panjang terhadap kesiapan air dan keberlangsungan sektor pertanian
5. Evaluasi tata kelola anggaran dan penyelenggaraan pendidikan nasional
6. Penciptaan suasana investasi nan lebih kondusif untuk mendorong pertumbuhan sektor riil
7. Pemutusan hubungan kerja (PHK)
8. Akses pelayanan BPJS Kesehatan.

"Pembukaan masa persidangan ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa hormat DPR RI periode 2024-2029. Memasuki tahun ketiga, angan rakyat bakal semakin besar, untuk dapat menikmati hasil pembangunan dan beragam kebijakan nan semakin nyata dirasakan rakyat dalam kehidupan sehari-hari" kata Puan.

"Karena itu, masa sidang ini menjadi kesempatan krusial bagi DPR RI untuk terus memperkuat kinerja, menyerap aspirasi rakyat, dan menghadirkan kebijakan nan memberikan faedah nyata bagi rakyat," tegas Puan.

(dce/dce) [Gambas:Video CNBC]