Prabowo: Lembaga Rating China Beri RI Peringkat AAA

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia mendapat pengakuan positif dari lembaga pemeringkat angsuran internasional, baik dari Barat maupun China. Menurutnya, penilaian tersebut menunjukkan esensial ekonomi Indonesia tetap kuat di tengah ketidakpastian global.

"Lembaga rating Republik Rakyat Tiongkok, China Lianhe Rating juga memberikan rating AAA/Stable nan merupakan level tertinggi dalam publikasi Panda Bonds Republik Indonesia," kata Prabowo dalam pidato penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan di Gedung DPR, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengatakan penilaian tersebut menjadi salah satu bukti bahwa kebijakan pemerintah bisa menjaga ketahanan ekonomi nasional. Lembaga rating China itu menilai esensial ekonomi Indonesia solid, kebijakan pemerintah efektif, bisa menghadapi guncangan eksternal, serta menjaga inflasi tetap terkendali.

"Ini pengakuan bumi terhadap kokohnya perekonomian Indonesia dan Indonesia tetap berada pada kategori investment grade," ujar Prabowo saat menjelaskan penilaian lembaga pemeringkat internasional terhadap Indonesia.

Selain dari China, Prabowo menyoroti keputusan Standard & Poor's (S&P) pada 13 Juli 2026 nan mempertahankan ranking angsuran Indonesia di level BBB dengan outlook stabil. Menurut dia, S&P menilai prospek ekonomi Indonesia kokoh, kebijakan makroekonomi berhati-hati, serta beban utang relatif prudent dan berkepanjangan dibandingkan negara-negara dengan ranking setara.

"Mereka menilai prospek ekonomi nan kokoh, kebijakan makroekonomi berhati-hati, serta beban utang nan relatif prudent dan sustainable dibanding negara setara," kata Prabowo.

S&P juga disebut memberikan penilaian positif terhadap upaya pemerintah memusatkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan menutup kebocoran di sektor SDA serta mineral. Langkah tersebut dinilai berpotensi meningkatkan penerimaan negara sekaligus devisa dari ekspor.

Prabowo menambahkan, S&P turut menilai positif peran Danantara dan potensi PT DSI dalam memberantas praktik under-invoicing serta transfer pricing. "Itu praktik penipuan," tegasnya.

Selain itu, Prabowo menegaskan pemerintah tidak mau memilih antara mengejar pertumbuhan ekonomi dan menjaga kehati-hatian fiskal.

"Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian, kita memilih keduanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN, kita melakukan kedua-duanya," ujarnya.

(tfa) [Gambas:Video CNBC]