Pembiayaan Rumah Subsidi Diperkuat

PENYALUR FLPP TERBANYAK: Foto udara suasana pembangunan perumahan subsidi di Kabupaten Batang, Jawa Tengah. BP Tapera menempatkan BTN dan BSN sebagai penyalur Pembiayaan Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terbanyak. Hingga Juni 2026, keduanya menyalurk(Antara)

PEMBIAYAAN rumah subsidi terus diperkuat pemerintah untuk memperluas akses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap kediaman layak dan terjangkau. Dalam akad massal KPR Rumah Subsidi skema FLPP di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7), BTN tercatat sebagai bank dengan jumlah debitur terbesar.

Sebanyak 30.203 debitur BTN mengikuti janji secara langsung maupun daring dari beragam daerah. Secara nasional, janji massal tersebut melibatkan 62.710 debitur KPR Sejahtera FLPP di sedikitnya 130 titik nan tersebar pada 372 kabupaten dan kota di 36 provinsi.

Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan capaian itu didukung kerjasama dengan Danantara Indonesia dalam memperkuat ekosistem perumahan nasional.

“Keikutsertaan 30.203 debitur BTN menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap rumah nan layak dan terjangkau,” ujar Nixon.

BP Tapera mencatat penyaluran FLPP hingga 29 Juli 2026 mencapai 118.756 unit rumah dengan nilai Rp14,76 triliun melalui 43 bank. BTN menyumbang 55.766 unit KPR FLPP, tertinggi di antara bank Himbara. Sementara itu, BSN menyalurkan 28.282 unit. 

PERKUAT EKOSISTEM

Penguatan sektor perumahan juga diarahkan pada sisi pasokan melalui Kredit Program Perumahan (KPP). BTN menyalurkan pembiayaan tersebut kepada pengembang, kontraktor, toko bahan bangunan, serta pelaku upaya lain dalam rantai pasok. Hingga 29 Juli 2026, realisasi KPP BTN mencapai sekitar Rp4,39 triliun.

“Melalui KPP, kami membantu developer dan pelaku upaya meningkatkan pasokan hunian. Dukungan Danantara memperkuat sinergi tersebut sehingga pembangunan ekosistem perumahan dapat melangkah lebih terintegrasi, mulai dari sisi pembiayaan hingga penyediaan rumah,” ujar Nixon.

Menurut Nixon, posisi BTN sebagai penyalur terbesar bukanlah tujuan akhir. Hal nan lebih krusial adalah memastikan family memperoleh rumah nan layak, terjangkau, dan mudah dibiayai. Hingga akhir Juni 2026, BTN dan BSN telah menyalurkan 67.518 unit rumah, masing-masing 44.388 unit dan 23.130 unit. Realisasi tersebut setara nyaris 74% dari total penyaluran FLPP nasional nan mencapai 91.531 MBR hingga 30 Juni 2026.

MENJAGA KUALITAS

Peningkatan penyaluran pembiayaan dinilai kudu melangkah seiring dengan pengawasan kualitas rumah dan ketepatan penerima manfaat. BP Tapera mencatat penerima FLPP bertambah dari 91.531 MBR pada akhir Juni menjadi 107.410 MBR per 21 Juli 2026. Hingga akhir Juni, BP Tapera telah memantau 48.958 rumah FLPP dengan tingkat keterhunian mencapai 93,35%.

Pemantauan bakal diperluas menjadi 75.000 rumah di sedikitnya 77 kabupaten dan kota hingga akhir 2026. Evaluasi bank penyalur mencakup penyaluran pembiayaan, ketepatan sasaran, kondisi rumah pascaakad, keterhunian, serta pengelolaan dana.

BP Tapera menegaskan prinsip zero tolerance terhadap ketidakterhunian rumah FLPP. Nixon menilai keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah akad, tetapi dari rumah nan betul-betul dihuni dan memberi manfaat.

PERKUAT BASIS DATA

Selain pembiayaan, Kementerian PKP memperkuat pedoman info sebagai landasan Program 3 Juta Rumah dan kebijakan perumahan nasional.
Langkah itu dibahas berbareng BPS pada awal Agustus 2026 untuk memutakhirkan info perumahan agar sesuai dengan kondisi lapangan.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan kebijakan perumahan kudu bertumpu pada info nan akurat, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan info statistik dibutuhkan untuk mengukur keahlian sektor perumahan nasional. Evaluasi mencakup kondisi bentuk hunian, seperti kepemilikan, renovasi, dan kualitas material bangunan, serta aspek lingkungan. Aspek lingkungan meliputi akses terhadap sanitasi, air minum layak, dan listrik. (E-4)