Pemerintah Bakal Batasi Pengguna BBM Pertalite, Ternyata Ini Alasannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berencana melakukan pembatasan penyaluran BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat golongan ekonomi atas. Hal ini dilakukan untuk merapikan tata kelola penyaluran BBM subsidi agar alokasi subsidi tidak lagi dinikmati oleh konsumen nan tidak berhak.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan perlunya perbaikan pola pengedaran BBM subsidi. Pemerintah mau memastikan anggaran subsidi daya betul-betul diterima oleh golongan masyarakat rentan.

"Tadi kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya kudu kita subsidi, contoh Pertalite. Desil 9 desil 10 tetap kena tetap dapat subsidi," katanya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Rabu (12/8/2026).

Alasan utama di kembali rencana pembatasan tersebut adalah besarnya nilai subsidi nan membebani negara, namun pada praktiknya menunjukkan masyarakat ekonomi atas tetap mengonsumsi BBM subsidi. Bahlil mengingatkan para pemilik kendaraan 'mewah' untuk mulai beranjak menggunakan bahan bakar nonsubsidi sesuai dengan daya ekonominya.

"Nanti menyangkut pembatasan itu kelak kan ada jenis kendaraan ya, jangan pakai BMW pakai Merci masa pakai minyak subsidi. Itu nan dimaksudkan oleh Pak Menteri tadi," tambah Bahlil.

Di samping itu, Kementerian Keuangan menekankan bahwa rencana kebijakan pembatasan pembelian BBM Pertalite untuk menjaga ketahanan APBN hingga akhir tahun 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pihaknya tengah mempelajari kesiapan sistem pengawasan digital untuk menyaring info konsumen nan layak mendapatkan subsidi dalam BBM tersebut.

"Jadi tadi kita membahas kemungkinan penerapan pembatasan subsidi Pertalite untuk nan tingkat atas, mungkin desil 9, 10 agar kelak berapa bulan kemudian kita bisa kurangi secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya, saya juga sudah sempat memandang sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan gitu," papar Purbaya dalam kesempatan nan sama.

Purbaya menyebut skema pembatasan tersebut bakal dilakukan secara hati-hati dan berjenjang seiring dengan hasil pengetesan sistem di lapangan. Melalui sistem ini, golongan masyarakat dengan pendapatan tertinggi nantinya bakal diarahkan untuk menggunakan produk bahan bakar nonsubsidi.

"Nanti kan saya kita sedang uji sistem, Pertamina sudah menguji sistem saya sudah memandang sistemnya. Mereka bisa aja nan desil 9, 10 nggak bisa beli nan bersubsidi. Dia mesti bayar Pertamax alias nan lain. Kira-kira begitu," tandasnya.

(pgr/pgr) [Gambas:Video CNBC]