ARTICLE AD BOX
Ambon, CNBC Indonesia - Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Ditjen Gakkum) Kementerian ESDM tengah menyusun strategi pemberantasan Penambangan Tanpa Izin (PETI) dengan membidik para pemodal besar sebagai sasaran utama. Hal itu lantaran pendekatan konservatif nan selama ini hanya menyasar penambang mini di lapangan dinilai tidak memberikan pengaruh jera terhadap penurunan nomor tambang liar.
Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Jeffri Huwae menjelaskan bahwa kebijakan penegakan norma saat ini beralih bentuk menjadi lebih modern dan elastis untuk mengatasi masifnya tambang ilegal. Kementerian sekarang berfokus pada titik aliran biaya lantaran aktivitas pertambangan pada dasarnya merupakan industri nan padat modal dan sangat berjuntai pada kesiapan biaya operasional.
"Apa prinsip dasarnya? nan namanya tambang ini ini kan padat modal. Kalau dia padat modal berfaedah konsentrasi utama kudu ke modal itu, pemodal. Dan spot modal inilah nan menjadi sasaran kita," ujarnya di Ambon, Maluku, Kamis (25/6/2026).
Jeffri percaya dengan menyasar sisi permodalan, pemerintah dapat memberikan akibat nan lebih besar dalam menekan praktik tambang terlarangan di beragam daerah. Strategi itu dinilai bakal lebih efektif lantaran para pelaku di lapangan tidak bakal bisa bergerak tanpa adanya sokongan biaya dari pihak nan mempunyai modal besar di kembali layar.
"Nah kita sorong penegakan norma ke pemodal. Nah kami yakin, percaya bahwa jika kita masuk ke spot pemodal ini bakal memberikan akibat nan signifikan terhadap penurunan tensi dari praktik tambang ilegal. Karena bagaimanapun mereka butuh duit. nan selalu bermain di belakang ini adalah mereka nan punya duit," jelasnya.
Dalam implementasinya, Ditjen Gakkum ESDM bakal membagi peran dengan pihak abdi negara penegak norma (APH) lainnya seperti TNI dan Polri. Sementara abdi negara kepolisian mempunyai kekuatan personel untuk penertiban di lapangan, pemerintah bakal lebih konsentrasi pada sumber dayanya pada investigasi pemodal agar penegakan norma melangkah lebih efisien.
"Nah jadi strategi kita ya bukan mungkin jika strategi nan berasosiasi dengan penertiban di lapangan itu kelak ada bagian dari teman-teman TNI Polri lantaran mereka punya kekuatan personil, kekuatan sarana prasarana ya tapi jika kami, kami mau langsung di spot pemodal," kata Jeffri.
Dengan strategi itu, pemerintah berambisi dapat memberikan daya dobrak nan kuat terhadap PETI beragam komoditas seperti emas, nikel, hingga batu bara. Langkah ini diharapkan bisa menyelamatkan finansial negara sekaligus memitigasi kerusakan lingkungan dan gangguan sosial budaya di sekitar wilayah tambang.
"Harapannya adalah ini memberikan akibat nan efektif dan efisien. Kita gunakan sumber daya nan mini saja tapi kita bisa memberikan akibat nan besar. Begitu prinsipnya," tutupnya.
(pgr/pgr)
Addsource on Google

2 jam yang lalu
3








English (US) ·
Indonesian (ID) ·