Pemerintah Pusat Gelar Rapat Koordinasi Tanggap Darurat Gempa NTT

Rapat Koordinasi Tanggap Darurat aBencana Gempa Bumi di Flores, Labuan Bajo (16/8)(MI/Marianus  Images)

PEMERINTAH Pusat menggelar rapat koordinasi penanganan tanggap darurat musibah gempa bumi di Kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (16/8).

Rapat koordinasi tersebut digelar atas perintah Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan langkah tanggap darurat terhadap musibah gempa nan berakibat di sejumlah wilayah di Pulau Flores. Pemerintah pusat mengerahkan kementerian/lembaga, TNI, Polri, BUMN, serta unsur mengenai untuk mempercepat penanganan di lapangan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan skala musibah di NTT sangat besar sehingga memerlukan kekuatan aparatur pemerintah pusat dan wilayah nan bekerja secara terpadu. Pratikno menegaskan Presiden Prabowo telah memerintahkan kementerian dan lembaga untuk terlibat penuh sekaligus memberikan support kepada wilayah terdampak.

“Bencana di NTT ini sangat besar. Jadi aparatur pusat, baik itu TNI, Polri, K/L, BUMN terlibat penuh. Bapak Presiden selain memerintahkan K/L termasuk bantuan-bantuan, Presiden juga sudah memberikan bantuan,” kata Pratikno dalam rapat koordinasi di Labuan Bajo, Minggu (16/8)

Pratikno menekankan dua perihal utama dalam penanganan bencana, ialah sinkronisasi dan akuntabilitas. Menurutnya, besarnya kekuatan pemerintah pusat dan wilayah hanya bakal efektif andaikan seluruh unsur bekerja melalui koordinasi nan terintegrasi.

“Kekuatan nan besar ini, aparatur nan besar ini, hanya bisa efektif jika kerjanya sinkron. Oleh lantaran itu, posko-posko segera dibentuk dan segera diaktifkan,” ujarnya.

Ia mengatakan BNPB telah mulai membangun sistem posko, mulai dari posko support di Halim hingga posko nasional di Labuan Bajo dan Maumere. Pemerintah provinsi dan kabupaten juga diminta segera membentuk serta mengaktifkan posko masing-masing agar seluruh support dan penanganan dapat terkoordinasi.

“Kalau tidak sinergi, kekuatan nan besar ini bisa menjadi masalah. Maka sinkronisasi melalui posko krusial sekali,” tegas Pratikno.

Hal kedua nan ditekankan Pratikno adalah pentingnya penetapan status tanggap darurat di wilayah terdampak. Status tersebut diperlukan untuk memudahkan pemerintah melakukan intervensi, termasuk memungkinkan BNPB menggunakan Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan kedaruratan.

“Status tanggap darurat menjadi penting. Karena jika tidak ada status darurat, intervensinya juga sulit. Pak Kepala BNPB bisa menggunakan DSP jika ada status darurat,” katanya.

Pratikno juga meminta pemerintah wilayah memastikan pendataan korban, kerusakan, kebutuhan masyarakat dan akomodasi terdampak dilakukan secara cepat, jeli dan dapat diverifikasi. Data tersebut tidak hanya krusial untuk penanganan tanggap darurat, tetapi juga menjadi dasar proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

“Pendataan nan betul dan jeli menjadi krusial untuk mempercepat bukan hanya tanggap darurat tetapi juga rehab-rekon,” ujarnya.

Menurut Pratikno, pengalaman penanganan musibah di Sumatra menunjukkan adanya perbedaan kecepatan pendataan antarwilayah. Karena itu, kepala wilayah dinilai mempunyai peran krusial untuk menggerakkan seluruh aparatur pemerintah wilayah dalam proses pendataan.

“Jadi sekali lagi, nomor satu sinkronisasi, nomor dua akuntabilitas,” kata Pratikno.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, meminta pemerintah wilayah di wilayah terdampak segera menetapkan status musibah daerah. Penetapan status tersebut dinilai krusial agar BNPB dapat lebih sigap memberikan intervensi dan support penanganan bencana. Suharyanto tetap tercatat sebagai Kepala BNPB pada 2026.

BNPB juga bakal mendirikan dan mengaktifkan posko penanganan di Labuan Bajo sebagai bagian dari sistem koordinasi support untuk wilayah terdampak. Posko tersebut bakal menjadi salah satu titik koordinasi pemerintah pusat dalam mengatur pengedaran support dan support operasional.

Dalam mendukung pengedaran bantuan, TNI dan Polri juga telah menyiapkan armada udara untuk membantu pergeseran logistik menuju wilayah nan terdampak dan susah dijangkau melalui jalur darat maupun laut.

Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono menyampaikan info sementara korban akibat gempa mencapai 51 orang meninggal dunia, 36 orang luka berat dan 77 orang luka ringan. Data tersebut tetap dapat berubah seiring proses pendataan dan verifikasi di lapangan.

Pemerintah pusat memastikan support bakal terus diberikan kepada pemerintah wilayah selama masa tanggap darurat. Pratikno meminta seluruh kebutuhan wilayah nan memerlukan support pemerintah pusat segera dibahas melalui posko agar dapat ditindaklanjuti secara sigap dan terkoordinasi. (H-4)